DPR: Malaysia Harus Meminta Maaf

JAKARTA, PESISIRNEWS. com - Untuk kesekian kalinya, Malaysia melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Kali ini, Malaysia membuat iklan yang intinya menghina bangsa Indonesia.

"Fire your Indonesian maid". Begitu bunyi reklame sebuah mesin robot pembersih di Malaysia.

"Entah apa yang tersirat dari pembuat iklan tersebut. Apakah penggunaan kalimat semacam itu dianggap lumrah di Malaysia?" tanya anggota DPR RI dari PDI-P, Rieke Diah Pitaloka dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Rabu (4/2).

Rieke menilai, kalimat tersebut mengandung muatan kebencian, perendahan, dan penghinaan terhadap Indonesia. Berbau anti Indonesia atau dengan kata lain mengandung unsur rasial yang tidak bisa dibenarkan dalam etika tata pergaulan internasional, berpotensi mengusik nilai-nilai kesepakatan HAM internasional.

"Ini kedua kali iklan semodel dilansir di Malaysia. Menyamakan PRT asal Indonesia tak ubahnya sebagai barang yang bisa diperlakukan semaunya," katanya.

Karena itu, kepada Pemerintah Malaysia, Rieke mengingatkan bahwa "Rakyat kami memang banyak yang menjadi PRT di Malaysia, tapi mereka bekerja pada warga Malaysia, bukan mengemis."

" Tak ada paksaan untuk mempekerjakan rakyat kami. Jika ada persoalan dengan beberapa PRT kami, tentu harus ada penyelesaian, secara adil, dua belah pihak saling lakukan otokritik," katanya.

Rieke juga mengatakan, Pemerintah Malaysia pasti mahfum tentang adab pergaulan antar bangsa, model iklan seperti itu bukan solusi, tak bisa dimaklumi sekadar strategi bisnis belaka.

"Saya mendesak pemerintah Malaysia menghentikan iklan tersebut dan pemilik produk meminta maaf terhadap Indonesia sebagai sebuah bangsa," katanya.

Kepada Pemerintah Indonesia, Rieke mengatakan, "Saya berharap segera membuat respons diplomatik dan teguran keras. Hal-hal seperti ini tak boleh terulang lagi dalam hubungan Indonesia-Malaysia."


"Bagi Pemerintah tak cukup protes dan kecam Malaysia. Peristiwa ini juga jadi cambuk pemerintah segera revolusi mental roadmap ketenagakerjaan. Perkuat industri nasional dengan salah satu tujuan buka lapangan kerja di dalam negeri."

"Saya yakin Trilayak Rakyat Pekerja (kerja layak, upah layak, hidup layak) tak akan sekadar jadi janji kampanye bagi Presiden Jokowi. Pengiriman TKI tak boleh jadi solusi, ciptakan lapangan kerja dalam negeri tetap harus jadi prioritas. Saatnya janji jadi bukti. Saya bukan hanya mendukung, tapi siap bersama perjuangkan cita-cita itu dari parlemen," katanya. (SP)

Kuasa Hukum Ketua DPRD Soppeng Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan ASN

Kapolda Riau Tekankan Komitmen Penegakan Hukum Berintegritas Sikat Mafia Hutan

Oknum yang terlibat didalam Kawasan Hutan TNTN Penegakan Hukum Tetap Dilaksanakan

Kuasa Hukum H. Masrul: BPN Pekanbaru Harus Bertanggung Jawab atas Dugaan Terbitnya Sertifikat di Tanah Sengketa

Kuasa Hukum Izhar Pahwi YP. Sikumbang Sampaikan Kejanggalan SK Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Sekara

Berbagai Tantangan di Wilayah Pesisir Inhil Terkait Pelanggaran Hukum Laut