Berbagai Tantangan di Wilayah Pesisir Inhil Terkait Pelanggaran Hukum Laut

(Pesisirnews.com)INHIL, - Wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), seperti banyak wilayah pesisir lainnya di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan terkait pelanggaran hukum laut dan wilayah pesisir.

Beberapa isu utama yang sering terjadi diantaranya meliputi, penangkapan Ikan ilegal.

Banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin atau melebihi kuota yang dizinkan.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Herman Pimpin Rapat Evaluasi Pengawasan Angkutan Barang di Tembilahan
• Wabup Inhil Yuliantini Sambangi Masyarakat Sumber Jaya, Pererat Tali Silaturahmi Dalam Momentum Halal Bihalal*

Hal ini merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut.

Isu berikutnya pencemaran Laut, Pencemaran dari limbah industri, rumah tangga, dan kapal sering kali mencemari perairan pesisir. Ini berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan kehidupota laut.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini hadiri pelantikan Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (
• Bupati Inhil Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Nasional di High Level Meeting Pemprov Riau

Pengembangan Pariwisata yang Tidak Berkelanjutan juga salah satunya yang kerap jadi persoalan diwilayah pesisir.

Banyak proyek pariwisata yang dibangun tanpa memperhatikan dampak lingkungan, seperti penghancuran habitat laut dan gangguan terhadap ekosistem lokal.

Konflik Penggunaan Sumber Daya, kerap terjadi konflik antara berbagai pihak terkait penggunaan sumber daya laut, seperti konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan skala besar.

Kemudian, Kurangnya Penegakan Hukum. Meskipun ada undang-undang yang melindungi wilayah pesisir dan laut, penegakan hukum sering kali lemah, sehingga pelanggaran terjadi dengan minim konsekuensi.

Untuk menangani persoalan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. Penguatan Penegakan Hukum:

Memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga wilayah pesisir.

2. Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan:

Mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat untuk mengurangi tindakan yang merusak lingkungan laut.

4. Pengembangan Infrastruktur Pesisir:

Membangun infrastruktur yang mendukung keberlanjutan wilayah pesis seperti sistem pengolahan limbah dan fasilitas pendukung pariwisata yang ramah lingkungan.

5. Pemantauan dan Evaluasi:

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

"Dengan langkah-langkah ini, diharapkan wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dapat terjaga kelestariannya dan masyarakat dapat menikmati manfaat dari sumber daya laut secara optimal tanpa merusak ekosistemnya." Ungkap Dian Nivelina Yuati,S.H, Mahasiswa Magister Hukum Unisi.(***)

Bupati Inhil Herman Pimpin Rapat Evaluasi Pengawasan Angkutan Barang di Tembilahan

Wabup Inhil Yuliantini Sambangi Masyarakat Sumber Jaya, Pererat Tali Silaturahmi Dalam Momentum Halal Bihalal*

Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini hadiri pelantikan Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (

Perum Bulog Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Yang Diterima Bupati Inhil Herman

Bupati Inhil Sambut Sambut Kedatangan Bupati Meranti

Tangkal Karhutla, Kapolda Riau Tanam Pohon Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir