Jumat, 21 Maret 2025 WIB

Masyarakat Yang Melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ada Pidananya

Haikal - Kamis, 02 April 2020 13:44 WIB
625 view
Masyarakat Yang Melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ada Pidananya
Kepolisian menerapkan hukum pidana merujuk Pasal 93 UU Karantina Kesehatan bagi sipapun yang melanggar aturan pembatasan sosial yang diteken Presiden Jokowi. (Foto: Muchlis-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta,PESISIRNEWS.COM -Masyarakat ada sanksi pidana jika tak mengikuti aturan pemerintahan Joko Widodo soal penanganan penyebaran virus corona(Covid-19),kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus Mengingatkan.

Dilansir dari cnnindonesia.com Presiden Joko Widodo diketahui telah meneken dua aturan yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


Dengan terbitnya aturan itu, kata Yusri, kepolisian bisa melakukan tindakan tegas jika masyarakat tak mengikuti aturan tersebut.

"Ketika PPnya telah resmi dikeluarkan oleh pemerintah, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat bapak Presiden tidak boleh ragu, harus tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum," tutur Yusri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).


Yusri mengatakan penegakan hukum itu berdasarkan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Dalam aturan itu, kata Yusri, ada konsekuensi pidana terhadap masyarakat yang tidak mematuhi pemerintah selaku penyelenggara kebijakan.

"Dapat dipidana satu tahun penjara atau denda paling banyak Rp100 juta," ucap Yusri.

Bunyi lengkap pasal 93 UU Karantina Kesehatan adalah:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangipenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehinggamenyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakatdipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dikatakan Yusri, PP yang diterbitkan oleh pemerintah itu sekaligus menguatkan langkah kepolisian dalam menindaklanjuti Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 terbit pada 19 Maret lalu.

"Ada PP yang menguatkan bagaimana penerapan Undang-Undang Karantina Kesehatan," ujarnya.

Penjelasan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dijabarkan dalam Pasal 59 UU Karantina Kesehatan. PSBB dalam hal ini merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.
]ADNOW]
Pembatasan sosial yang dimaksud meliput peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitasumum.(***).


SHARE:
Tags
Virus Corona
beritaTerkait
Ini Daftar Hari Libur Keagamaan yang Digeser Pemerintah karena Pandemi Virus Corona

Ini Daftar Hari Libur Keagamaan yang Digeser Pemerintah karena Pandemi Virus Corona

Penting Diketahui: Mengenal Semua Jenis Varian Baru Virus Corona

Penting Diketahui: Mengenal Semua Jenis Varian Baru Virus Corona

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor,Ini Kata Kementerian Kominfo

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor,Ini Kata Kementerian Kominfo

Kominfo: Aplikasi PeduliLindungi Diunduh 32,8 Juta Orang, Bantu Tracing Penularan Virus Corona

Kominfo: Aplikasi PeduliLindungi Diunduh 32,8 Juta Orang, Bantu Tracing Penularan Virus Corona

Prof. Nila F. Moeloek: Waspada Virus Corona Varian Delta yang Banyak Menyerang Anak-anak

Prof. Nila F. Moeloek: Waspada Virus Corona Varian Delta yang Banyak Menyerang Anak-anak

17 Orang Terjaring Razia Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Oleh Tim Satgas Covid 19 Inhil,Ini Sanksinya.

17 Orang Terjaring Razia Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Oleh Tim Satgas Covid 19 Inhil,Ini Sanksinya.

komentar
beritaTerbaru