Plt Gubri dan Plt Sekda Makan Apa yang Sebulan Rp400 Juta ?

PEKANBARU, PESISIRNEWS.COM -  Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, Usman mengkritisi besarnya anggaran makan untuk gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah di Provinsi Riau sebesar Rp14 miliar yang diusulkan untuk APBD 2016.

"Ini suatu pemborosan oleh pemerintah daerah dengan menghabiskan dana Rp14 miliar hanya untuk makan dan minum setiap hari," kata Usman di Pekanbaru.

Dengan anggaran sebesar itu berarti dalam satu bulan setiap orang itu mendapat Rp400 juta lebih untuk makan dan minum. Anggaran itu, kata Usman, di luar anggaran untuk penyediaan jamuan untuk tamu meskipun dirinya belum bisa menemukan nomenklatur anggaran untuk itu.

Anggaran tersebut masuk dalam pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang jumlah keseluruhannya sekitar Rp325 miliar. Saat ini nomenklatur tersebut masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Ini baru masuk KUA-PPAS, masih di DPRD apakah dibahasnya atau tidak. Masalahnya tahun lalu anggarannya juga tingggi," imbuhnya.

Nomenklatur makan tersebut menurutnya juga berbeda dengan anggaran yang berjudul urusan gubernur sekitar Rp4 miliar. Kalau yang ini, kata dia, hanya khusus untuk makan minum tiga orang tersebut.

Dikatakannya bahwa adanya penyediaan anggaran tersebut adalah suatu hal yang wajar bagi kepala daerah. Namun persoalannya perlu dilihat proporsionalnya seperti aspek jenis makanan apa yang disediakan sehingga anggarannya begitu besar.

"Perlu dilihat apa saja yang dimakannya sehingga anggarannya begitu besar. Apakah modelnya tender atau tidak karena anggaran sebesar itu harus ada tender," tandasnya.

Yang jelas menurut dia, ini adalah suatu pemborosan yang dilakukan Pemprov Riau. Itu hanya dari segi urusan makan minum, belum lagi soal baju dinas dan operasional lainnya yang mungkin juga ada suatu pemborosan.


Cari berita terkait lainnya. Silahkan Klik DISINI / DISINI



Sumber: halloriau.com

Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib

BKAD Inhil Jelaskan Tahapan Penyusunan APBD 2026, Rincian Anggaran OPD Masih dalam Proses Finalisasi

APBD 2026 Inhil Terancam Telambat, Apa Akibatnya? Begini Pandangan Akademisi

KUA-PPAS APBD 2026 Terlambat, DPRD Inhil; Persoalan Rakyat Tidak Bisa Main Cepat Membahasnya, Rakyat Harus Diutamakan

APBD Inhil 2026 Terancam Molor, Risiko Transaksional dan Tidak Pro Rakyat

Sekda Inhil Imbau Pengurus Masjid Waspada Penipuan Bermodus Proposal Bantuan