Fraksi-Fraksi DPRD Riau Kritisi Rendahnya Realisasi APBD

PEKANBARU, Pesisirnews.com - Fraksi-fraksi DPRD Riau mengkritisi pelaksanaan serapan  APBD Riau tahun 2015. Hal ini disampaikan seluruh fraksi dalam Penyanpaianan Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban (lpj) pelaksanaan APBD provinsi Riau tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan Senin (18/7/2016) pagi, di ruang paripurna gedung DPRD Provinsi Riau.

Fraksi Partai Kebangkitan bangsa, melalui juru bicaranya Yusuf Sikumbang mengatakan, minimnya pendapatan asli daerah karna hanya mendapatkan kontribusi dari restribusi pajak, menyebabkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan Pemerintah daerah pada APBD 2015.

"Pendapatan daerah tahun 2015 hanya 93,3 persen, hal ini lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan karna kontribusi hanya berasal dari dana sektor pajak, restribusi sangat rendah, BUMD juga tidak maksimal dalam membarikan kontribusi kepada daerah," ujar Yusuf sikumbang pada saat menyampaikan pandangan umum fraksi.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraski pdip, dalam Pandangan fraksi  tentang ranperda Lpj 2015 ini, melalui juru bicara Fraksi PDI Perjuanagan Almainis mengatakan, opini WTP yang dididapatkan oleh pemerintah Provinsi Riau oleh BPK
bebebrapa waktu lalu bukan tujuan utama, karna keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat harus lebih diutamakan.

Menurunya, tidak ada artinya WTP bila anggaran belum optimal menyentuh kebutuhan mendasar masyarkat dan APBD masih didominasi belanja kebutuhan fungsional seperti untuk pegawai.

"Fraksi PDIP juga meminta perhatian pemprov, terhadap masih adanya kegiatan yang berada di luar kewenangan di Dinas Bina Marga dan Ciptada, perhubungan sampai ratusan miliar rupiah, Ketidakcermatan itu menjadi ironi, di satu sisi pokok-pokok pikiran DPRD Riau sering tidak diakomodir dengan alasan di luar wewenang, kenyataannya temuan itu menunjukan SKPD juga melakukan hal serupa, SKPD hanya mengutamakan kegiatanya saja tanpa mengindahkan aturan yang berlaku," terang Almainis.

Untuk itu pihaknya berharap, kedepannya Pemerintah Provinsi Riau dapat memperbaiki hal-hal tersebut agar lebih baik lagi kedepannya. (rud)

Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib

BKAD Inhil Jelaskan Tahapan Penyusunan APBD 2026, Rincian Anggaran OPD Masih dalam Proses Finalisasi

APBD 2026 Inhil Terancam Telambat, Apa Akibatnya? Begini Pandangan Akademisi

KUA-PPAS APBD 2026 Terlambat, DPRD Inhil; Persoalan Rakyat Tidak Bisa Main Cepat Membahasnya, Rakyat Harus Diutamakan

APBD Inhil 2026 Terancam Molor, Risiko Transaksional dan Tidak Pro Rakyat

Adanya Oknum Penegak Hukum Calo Proyek Bukan Isu Baru,Menurut Praktisi Hukum = Sudah Menyalahi Wewenang