Wapres: Banyak Orang di Dunia Mencari Pemahaman Islam Moderat di Indonesia
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tidak sedikit orang di dunia yang mencari pemahaman tentang Islam moderat dan hanya bisa menemukan di Indonesia.
Peristiwa
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tidak sedikit orang di dunia yang mencari pemahaman tentang Islam moderat dan hanya bisa menemukan di Indonesia.
Peristiwa
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memastikan bahwa rest area sebagai fasilitas pendukung di seluruh jalan tol yang dikelola telah memenuhi spesifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kriteria yang berlaku di jalan tol.
Ekbis
Polres Indragiri Hilir (Inhil) mendapat laporan adanya tindak pidana pengeroyokan di Jalan Pekan Arba Tembilahan. Atas laporan tersebut, Polres Inhil jajaran Polda Riau berhasil membekuk dan mengamankan 2 pelaku pengeroyokan.
Hukrim
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tantangan besar, khususnya bagi negara-negara berkembang. Menyikapi berbagai tantangan terkait SDM, Pemerintah Indonesia menyusun dua strategi pengembangan SDM.
Ekbis
Serangan jantung bisa terjadi kapan saja, namun sebelum serangan jantung terjadi ada gejala yang dirasakan oleh tubuh. Gejala paling umum dari serangan jantung adalah rasa nyeri di dada.
Kesehatan
Pada April 2021, AS mengeluarkan Turki dari program pembangunan F-35 setelah Ankara membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.
International
Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R Abdullah membahas soal financial technology terkait bahaya pinjaman online ilegal dalam literasi digital yang bekerja sama dengan Kemkominfo.
Ekbis
Aktris dan model terkenal dunia asal Ameriak Serikat (AS), Angelina Jolie, membuat pengakuan mengejutkan bagi para penggemar fanatiknya di seluruh dunia.
Seleb
Beberapa simpul relawan Anies Baswedan mengusulkan kepada Sekretariat Perubahan untuk menyelenggarakan Festival Mars Pemilu guna menyambut Pemilu 2024
Politik
Dalam UUD NRI Tahun 1945, secara implisit masa berlaku perpu tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3). Ditegaskan dalam ayat (2) bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetu
Politik