Sabtu, 11 Juli 2026 WIB

Presiden Instruksikan Kepala Daerah Ubah Postur APBD

- Selasa, 04 November 2014 17:05 WIB
213 view
Presiden Instruksikan Kepala Daerah Ubah Postur APBD
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengumpulkan gubernur se-Indonesia dan kapolda di Istana Negara
JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengumpulkan gubernur se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa (4/11/14). Kumpul- kumpul itu dalam rangka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014.

Dalam pertemuan itu, Jokowi melontarkan instruksi ke mereka. Terutama soal postur anggaran yang bengkang dalam belanja
pegawai.  Bahkan kata Jokowi ada daerah yang mempunyai anggaran belanja pegawai sampai 80 persen.

Ada yang 80 persen untuk belanja pegawai, 20 persennya pembangunan. Ini berbahaya, harus diubah," ujar Jokowi.

Tidak hanya di tingkat provinsi, postur APBD juga harus diubah di tingkat kabupaten dan kota. Dia ingin minimal postur anggarannya 49 persen untuk pegawai dan 51 persen untuk pembangunan.

"Saya mohon gubernur menyampaikan ke bupati dan wali kota, terutama untuk anggaran aparatur yang bisa digeser ke anggaran
pembangunan. Itu bisa dilakukan," kata Jokowi.

Selain itu Mantan Walikota Solo ini  juga meminta provinsi meningkatkan iklim investasi. Salah satu caranya dengan mempermudah perizinan lewat perizinan satu pintu.

"One stop service ini kita akan berikan waktu 1 tahun. Kalau ada daerah atau provinsi yang belum mempunyai (atau) belum bisa,  AK-nya dihilangkan. Ini politik anggaran," papar Jokowi lagi.

Menurut Jokowi, saat ini Indonesia membutuhkan banyak investasi di sektor infrastruktur. Semisal jalan-jalan, pembangkit
listrik, sampai rel kereta api di kawasan Sumatera. Hanya saja ada investasi yang harus dibatasi, yaitu investasi Sumber Daya Alam. Sebab menurut Jokowi SDA Indonesia sudah hampir habis.

"Waktu booming minyak kita bisa mempunyai sumber keuangan yang besar, tetapi kita tidak bisa manfaatkan. Oleh sebab itu minerba betul- betul kita minta direm," tutup Jokowi. ( Y.cha )

SHARE:
Tags
beritaTerkait
Sekjen Kemendagri Tegasakan Demokrasi Konstitusional sebagai Dasar Berpemerintahan
Bupati dan DPRD Rohil Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022
Politisi PKS : Pemerintahan Presiden Joko Widodo Amburadul Atau Tidak Jelas.
Kantor Gubernur Kalteng dilalap Si Jago Merah
Bupati Bengkalis Hadiri Pertemuan ADPM di Jakarta
DPPKAD Meranti Taja Bimtek Penyusunan APBD dan Penatausaha Keuangan
komentar
beritaTerbaru