OTT KPK di Kuansing Guncang Riau, Projo Riau : Jangan Biarkan Korupsi Terus Mencoreng Wajah Daerah

(Pekanbaru) — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) bersama Sekretaris Daerah Kuansing dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan kembali mengguncang Provinsi Riau. Peristiwa ini dinilai menjadi peringatan serius bahwa praktik korupsi masih menjadi ancaman nyata bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Projo Riau, Dodi Kurniawan, mengajak seluruh kepala daerah di Provinsi Riau menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan menutup rapat segala celah penyalahgunaan kewenangan.

"Peristiwa ini adalah alarm keras bagi seluruh kepala daerah. Jabatan adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, bukan ruang untuk praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum. Kami berharap tidak ada lagi kepala daerah di Riau yang harus berhadapan dengan KPK karena dugaan korupsi," tegas Dodi.

Baca Juga:

• Polda Riau Intensifkan Penanganan Karhutla, 313 Hotspot Terdeteksi di Wilayah Riau
• Polda Riau Kerahkan Tim Kesehatan dan Trauma Healing ke Wilayah Terdampak Karhutla di Kerumutan

Menurutnya, setiap kasus yang menyeret pejabat publik tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta citra daerah di tingkat nasional.

"Masyarakat menginginkan pemimpin yang bekerja, membangun, dan melayani rakyat dengan penuh integritas. Jangan sampai pembangunan daerah terhambat hanya karena pemimpinnya tersandung persoalan hukum," ujarnya.

Baca Juga:

• Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai Patroli Udara Karhutla, Turun Langsung Padamkan Api di Pelalawan
• Perdana Digelar, Rakor Damkar se-Riau Satukan Kekuatan Hadapi Ancaman Kebakaran

Projo Riau juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam memberantas korupsi secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas, menurut Dodi, menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun yang lebih penting, seluruh kepala daerah harus menjadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa kekuasaan hanya akan bermakna apabila dijalankan dengan kejujuran, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat," katanya.

Dodi berharap kasus yang terjadi di Kuantan Singingi menjadi yang terakhir di Riau sehingga seluruh energi pemerintah daerah dapat difokuskan pada pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi bersama Sekretaris Daerah Kuansing sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah. Keduanya telah ditahan untuk kepentingan penyidikan, sementara proses hukum masih berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

(RL/Projo Riau).

Polda Riau Intensifkan Penanganan Karhutla, 313 Hotspot Terdeteksi di Wilayah Riau

Polda Riau Kerahkan Tim Kesehatan dan Trauma Healing ke Wilayah Terdampak Karhutla di Kerumutan

Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai Patroli Udara Karhutla, Turun Langsung Padamkan Api di Pelalawan

Perdana Digelar, Rakor Damkar se-Riau Satukan Kekuatan Hadapi Ancaman Kebakaran

Kapolda Riau Bawa Harapan ke Tepian Negeri, 3.600 Mangrove Bentengi Kuala Selat

Sekda Inhil pimpin upacara Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau