Pengusaha Pribumi Tolak UKM Dikuasai Asing, Pendukung Jokowi Salahkan Menteri

JAKARTA-Di mana Presiden kita, Jokowi? Pengusaha kecil sedang gaduh menyusul peluncuran Paket Ekonomi yang ke-XVI akhir pekan lalu, dengan salah satu kebijakannya merelaksasi 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dengan kebijakan ini, memungkinan penanaman modal dapat dikuasai asing 100 persen di sektor-sektor tersebut. Tahun 2016 lalu, relaksasi DNI menyasar 41 bidang usaha. Jika disetujui melalui Peraturan Presiden, maka, total 95 bidang usaha yang dibuka bagi kepemilikan 100 persen asing.

Kini baru 25 bidang usaha yang mendapat persetujuan kementerian atau lembaga terkait. Salah satunya pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K).

Baca Juga:

• Andi Arief: Sandi Uno Kita Tutup Jadi Cawapres, PKS: Mungkin Saja Anies Berjodoh dengan Sandi
• Anas Urbaningrum akan Berikan Kejutan Setelah Bebas dari Lapas Sukamiskin, Selasa Besok

Baca Juga:

• Partai Demokrat Waspada, Mohon Rakyat Ikut Memantau Intervensi Politik
• AHY Berharap Anak-anak Muda Bisa Menyudahi Politik Uang, Politik Identitas dan Politik Fitnah

DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) tegas menolak kebijakan relaksasi DNI pada Paket Ekonomi yang ke-XVI.

Relaksasi 25 Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha UKM tidak semestinya dibuka 100 persen untuk asing," ujar Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani SF. Motik melalui siaran pers yang diterima redaksi, siang ini (Rabu, 21/11).

Menurut dia, pemerintah seharusnya hadir dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan perlindungan dalam bidang usaha tersebut sehingga bisa berkembang, bukan diserahkan ke asing.

"Bisa dibayangkan apabila warung internet (warnet) dan bisnis yang bisa dijalankan UMKM diserahkan dan dibuka 100 persen untuk asing, maka pelaku UMKM kita hanya jadi karyawan bahkan penonton," kritiknya.

Jangan Gerogoti Jokowi

Suryani membandingkan, aturan usaha di Tiongkok diwajibkan 51 persen modal dipegang pengusaha lokal. "Asing boleh masuk namun harus joint venture itu yang ideal di mana Apple lewat Foxcon membuka pabrik di China," imbuhnya.

Bukan cuma pengusaha yang heran, pendukung Jokowi juga kecewa. Politisi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mengaku sangat keberatan dengan kebijakan yang akhir pekan lalu diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, itu.

"Karena banyak dari bidang usaha tersebut bisa dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, terutama UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)," tegas Darmadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/11).

Bukan hanya itu, menurut Darmadi yang duduk di Komisi VI DPR, revisi DNI melenceng dari Nawa Cita yang selama ini didengungkan oleh Jokowi, terutama nomor 5 dan 6.

Menengok kembali poin Nawa Cita Jokowi-JK seperti dipaparkan saat Pilpres 2014 lalu. Poin nomor 5, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sedangkan poin Nawa Cita nomor 6 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

"Seharusnya kita lindungi pelaku UMKM dalam negeri. Harus orientasi ke membangun kemandirian ekonomi rakyat," pungkasnya.

Beda dengan politisi muda PDI Perjuangan, Yayan Sopyani Al Hadi. Darmin Nasution diminta tidak membawa agenda sendiri di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Pak Darmin jangan gerogoti Pak Jokowi," kata politisi muda PDI Perjuangan, Yayan Sopyani Al Hadi, (duta.co)

Andi Arief: Sandi Uno Kita Tutup Jadi Cawapres, PKS: Mungkin Saja Anies Berjodoh dengan Sandi

Anas Urbaningrum akan Berikan Kejutan Setelah Bebas dari Lapas Sukamiskin, Selasa Besok

Partai Demokrat Waspada, Mohon Rakyat Ikut Memantau Intervensi Politik

AHY Berharap Anak-anak Muda Bisa Menyudahi Politik Uang, Politik Identitas dan Politik Fitnah

Aset M Nazaruddin yang Dirampas KPK Dilelang Rabu Depan di Pekanbaru, Ini Link Penawarannya

Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah Bekuk Pengguna Narkoba Di Balai Jaya