Cegah PNS Berpolitik, Panwaslu Minta Pemko Tingkatkan Pengawasan

DUMAI - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai meminta Pemerintah Kota (Pemko) Dumai untuk meningkatkan pengawasan di lapangan agar mencegah oknum pegawai negeri sipil (PNS) terlibat politik praktis menjadi tim sukses calon kepala daerah.

Ketua Panwas Dumai Yossi Rinaldi mengatakan, hal ini dilakukan menindaklanjuti informasi masyarakat, terkait adanya keterlibatan pegawai pemerintah dalam dukung mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon peserta Pilkada tahun ini.

" Kita masih mendalami keterlibatan oknum aparatur sipil yang dilaporkan mendukung salah satu pasangan calon Walikota, karena sudah jelas mereka harus netral dan tidak dibenarkan berpolitik," tegas Yossi Rinaldi belum lama ini kepada wartawan.

Baca Juga:

• Tak Berhenti pada Pengedar Kecil! Polsek Kateman Kembangkan Kasus hingga Ungkap Dugaan 2 Kg Sabu
• Bupati Herman Turun Langsung Seleksi Calon Komisaris dan Direktur BUMD PT Kelapa Inhil Gemilang

Menurutnya, pengawasan harus dijalankan maksimal di lapangan, terutama warung kopi yang kerap dijadikan tempat pertemuan pegawai dengan calon atau tim sukses dan meninggalkan jam kerja.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar atasan pegawai negeri di lingkungan Pemkot Dumai dapat menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum bawahan yang terlibat politik praktis.

Baca Juga:

• Polda Riau Musnahkan 100,55 Kg Narkotika, 467 Ribu Jiwa Diperkirakan Terselamatkan
• Polda Riau Gagalkan Peredaran 34,9 Kg Sabu, Lima Tersangka Ditangkap

" Bagi pegawai yang berpolitik sudah jelas melanggar aturan kepegawaian dan KPU, karena itu kita juga telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk menindak anggota yang terlibat," tegas Yossi lagi.

Panwas menemui kesulitan karena tidak bisa membuktikan abdi negara tersebut terlibat politik karena beralasan bertemu di warung kopi secara kebetulan tanpa ada perjanjian sebelumnya.

Hal senada juga ditegaskan Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus yang siap untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum pegawai yang terbukti menjadi tim atau terlibat langsung dalam politik praktis tersebut.

" Jajaran aparatur sipil dilarang keras untuk terlibat politik dan jika terbukti akan langsung diberikan sanksi tegas karena aturan sudah jelas pegawai harus netral," tegas Arlizman.

Netralitas PNS dalam pemilu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin dan perundangan aparatur sipil negara (ASN). (CP)

Tak Berhenti pada Pengedar Kecil! Polsek Kateman Kembangkan Kasus hingga Ungkap Dugaan 2 Kg Sabu

Bupati Herman Turun Langsung Seleksi Calon Komisaris dan Direktur BUMD PT Kelapa Inhil Gemilang

Polda Riau Musnahkan 100,55 Kg Narkotika, 467 Ribu Jiwa Diperkirakan Terselamatkan

Polda Riau Gagalkan Peredaran 34,9 Kg Sabu, Lima Tersangka Ditangkap

Kapolda Riau Ajak Wartawan Perkuat Sinergi, Berantas Narkoba hingga Cegah Konflik Sosial

Wakil Ketua II DPRD Inhil Asmadi SH Hadiri Tabliq Akbar Dalam Rangka Hari Santri 2026