Presiden Minta Penyerapan Anggaran di Atas 90%

BOGOR, PESISIRNEWS.com - DEMI mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8%tahun ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri dan kepala daerah untuk memastikan penyerapan anggaran di atas 90%. Ia punmenugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau pelaksanaannya."Penyerapan anggaran harus di atas 90% (untuk) semua kabupaten, provinsi,dan nasional. Sejak awal kita lihat BPKP nanti langsung dikendalikan Presiden agar bisa pantau realisasinya agar betul-betul tercapai targetnya," cetus Jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi dengan para bupati dari wilayah Sumatra, di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Jokowi juga minta upaya menarik investasiditingkatkan. Kemudahan bagi dunia usaha pun perlu dioptimalkan.

"Oleh sebab itu, investasi di daerah harus didorong agar terus masuk," tambah dia.Jika penyerapan anggaran dan investasi memenuhi harapan, Jokowi yakin target pertumbuhan 5,6%-5,8% pada 2015 tercapai. "Target 2015, yaitu 5,6% sampai 5,8%.Ini target yang pesimistis juga tidak, optimistis juga tidak. Saya kira angka yang kita inginkan juga bukan angka tanpa kalkulasi. Kita bisa sampai angka itu kalau dua halbisa terpenuhi." Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan,rapat koordinasi yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dalam pembangunan.

"Kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam,dan energi. Dan keenam, kendala dalam peri zinan, pelayanan, tumpang tindihperaturan perundang-undangan, dan ego sektoral," kata Tjahjo.Rapat koordinasi digelar bertahap pada 22 dan 23 Januari. Kelompok bupati dari pulau Sumatra mendapat giliran di hari pertama. Para bupati dari Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan,dan sebagian Sumatra menjalani rakor keesokan harinya. Untuk pemimpin daerah lainnya masih dijadwalkan.

Dipercepat Terkait perintah Jokowi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, Wakil  Menkeu Mardiasmo mengatakan penekanan ada pada kecepatan pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP). Hal tersebut untuk mengimbangi pengesahan APBNP. "Kalau APBNP segera disahkan,ada tambahan transfer ke daerah, DAU (dana alokasi umum) dan DAK (danaalokasi khusus) harus segera diunggah. Itu daerah mana saja yang menerima harusada APBDP," ujar Mardiasmo. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan penyesuaian. Namun, bukan berarti menunda implementasi program dari APBD induk yang sudah disahkan.

Bupati Kabupaten Samosir, Sumut, Mangindar Simbolon menyambut baik arahanJokowi. Ia mengaku penyerapan anggaran pada 2014 sekitar 85%. Komposisinya sekitar 40% lebih untuk pembangunan dan 50% lebih untuk pegawai.(mi)

Sekjen Kemendagri Tegasakan Demokrasi Konstitusional sebagai Dasar Berpemerintahan

Bupati dan DPRD Rohil Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022

Politisi PKS : Pemerintahan Presiden Joko Widodo Amburadul Atau Tidak Jelas.

Kantor Gubernur Kalteng dilalap Si Jago Merah

Bupati Bengkalis Hadiri Pertemuan ADPM di Jakarta

DPPKAD Meranti Taja Bimtek Penyusunan APBD dan Penatausaha Keuangan