BPI: Muktamar NU sebagai Evaluasi Rezim Jokowi-JK

JAKARTA, PESISIRNEWS.COM - Muktamar NU ke 33 di Jombang harus digunakan untuk mengevaluasi rezim Jokowi-JK. Pasalnya, menjadi kontrol pemerintah salah satu fungsi NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk mengontrol rezim Jokowi-JK yang disinyalir tidak amanah.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha melalui rilisnya, Sabtu (1/8/2015) mengatakan, adanya momentum NU di muktamar ke 33 untuk mengevaluasi rezim Jokowi-JK dan mengkaji kinerja pemerintah. Apakah selama ini pemerintahan Jokowi-Jk dinilai sudah menguntungkan rakyat atau tidak. Jika dinilai tidak kompeten maka NU harus berani mengambil tindakan.

"Jika hasil evaluasi NU tersebut ternyata pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak merugikan rakyat, NU harus mendesak perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi-JK. Akan tetapi jika pemerintah tidak bisa lagi diharapkan, jalan satu-satunya adalah mendesak perubahan rezim secara demokratis dan konstitusional," tegas Panji.

Panji lanjut menjelaskan, tugas untuk mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya ada di pundak NU. Namun, juga di organisasi lain seperti Muhammadiyah dan MUI.

"Masyarakat berharap pada NU, Muhammdiyah dan MUI agar selalu mengingatkan dan mengevaluasi kinerja Jokowi-JK karena tak menepati janji kampanye. Jika perlu dan sekaranglah saatnya mereka dapat mendeklarasikan bahwa rezim Jokowi-JK adalah rezim ingkar janji," tutup Panji. (rls)

(rik)

Dua Remaja Tersengat Listrik di Tembilahan, PLN Soroti Pentingnya Jarak Aman Bangunan dari Jaringan Tegangan Menengah

Dua Remaja Tersengat Listrik di Tembilahan, PLN Soroti Pentingnya Jarak Aman Bangunan dari Jaringan Tegangan Menengah

Dua Remaja Tersengat Listrik di Tembilahan, PLN Soroti Pentingnya Jarak Aman Bangunan dari Jaringan Tegangan Menengah

Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Dimulai 8 Juni, Satlantas Inhil Kedepankan Edukasi dan Keselamatan Pengendara

Kapolres Inhil Pimpin Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pada Dua Personil Polri

Ditreskrimum Polda Riau Nyatakan Laporan terhadap Ketua IWO Riau Bukan Peristiwa Pidana