Gus Irfan: Ini 2 Kehebatan Prabowo Soal Jaga NKRI dan Panca Sila

SURABAYA- Isu HTI dan khilafah justru memperkuat sosok Prabowo Subianto. Terlepas dari kebenaran isu tersebut, publik semakin paham, bahwa, yang sanggup menghadang khilafah, menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, adalah Prabowo.

Ada dua kehebatan Prabowo dibanding yang lain. "Pertama, Pak Prabowo itu tentara, TNI. Nyawanya diwakafkan untuk NKRI. Tentara itu 'hidungnya' tajam. Daya ciumnya terhadap gerakan anti NKRI, anti Pancasila sangat luar biasa. Baik dari kanan maupun dari kiri. Ini berbeda dengan yang lain, karena dia petugas partai, tidak bisa bebas," demikian disampaikan Gus Irfan Yusuf Hasyim, juru bicara pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kepada duta.co, Selasa (20/11/2018).

Baca Juga:

• Perkuat Layanan Kesehatan Anak, Bupati Herman Apresiasi Program I-CARE IDAI Riau
• Wakapolres Inhil Bekali Kader HMI Materi Green Policing, Dorong Generasi Muda Peduli Lingkungan

Karena daya ciumnya sangat tajam, maka, Prabowo tidak kagetan. Tidak pernah silau dengan isu-isu HTI, ancaman khilafah segala macam. Apalagi kalau isu itu hanya dipakai untuk kepentingan politik praktis, kepentingan Pilpres.

Baca Juga:

• Inhil Dorong Hilirisasi Kelapa, Penguatan Perkebunan Rakyat Jadi Perhatian
• Evaluasi Pemerintah Digital 2026, Kepala Diskominfops Inhil Dorong Penguatan SDM

"Kedua, karena Pak Prabowo bukan petugas partai, sehingga tangannya bebas, tangannya leluasa untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila, apalagi memiliki kemauan kuat untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Karena bukan petugas partai, Pak Prabowo bisa leluasa memilih Cawapres yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Kalau petugas partai, jelas tidak bisa, karena harus konsultasi dulu dengan ketua umum partai," tambah cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari ini.

Ancaman Kanan-Kiri

Tahun lalu, Emirza Adi Syailendra (World Politics Review) sudah menulis, dengan kejadian-kejadian penuh gejolak selama masa pemilihan gubernur di Jakarta yang menjatuhkan gubernur non-Muslim, dan pelarangan organisasi Islam sipil oleh pemerintah Indonesia, sangat mudah mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia terancam dengan hadirnya politik Islam garis keras.

Namun, ternyata Islam garis keras bukan satu-satunya yang dianggap ancaman terhadap demokrasi. Tindak tanduk Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya yang di-cap anti-Islam juga menjadi faktor ancaman.

Belakangan, isu bangkitnya paham komunis juga tidak bisa dinafikan. Termasuk sejumlah pernyataan politisi yang menyudutkan Islam, seperti penolakan Perda Syariah, pengingkaran adanya akhirat, penyebutan 'Bangsat' untuk Kemenag, suara adzan yang disebut kalah merdu dibanding kidung Ibu Indonesia.

Perkuat Layanan Kesehatan Anak, Bupati Herman Apresiasi Program I-CARE IDAI Riau

Wakapolres Inhil Bekali Kader HMI Materi Green Policing, Dorong Generasi Muda Peduli Lingkungan

Inhil Dorong Hilirisasi Kelapa, Penguatan Perkebunan Rakyat Jadi Perhatian

Evaluasi Pemerintah Digital 2026, Kepala Diskominfops Inhil Dorong Penguatan SDM

Bupati Inhil Lepas 70 orang Kontingen Untuk Berkompetisi Diajang Porsenijar Tingkat Propinsi

Bupati Inhil Sambut Kunjungan Kerja Kajati Riau, Sinergi Antarlembaga Diperkuat