Gus Irfan: Ini 2 Kehebatan Prabowo Soal Jaga NKRI dan Panca Sila

SURABAYA- Isu HTI dan khilafah justru memperkuat sosok Prabowo Subianto. Terlepas dari kebenaran isu tersebut, publik semakin paham, bahwa, yang sanggup menghadang khilafah, menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, adalah Prabowo.

Ada dua kehebatan Prabowo dibanding yang lain. "Pertama, Pak Prabowo itu tentara, TNI. Nyawanya diwakafkan untuk NKRI. Tentara itu 'hidungnya' tajam. Daya ciumnya terhadap gerakan anti NKRI, anti Pancasila sangat luar biasa. Baik dari kanan maupun dari kiri. Ini berbeda dengan yang lain, karena dia petugas partai, tidak bisa bebas," demikian disampaikan Gus Irfan Yusuf Hasyim, juru bicara pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kepada duta.co, Selasa (20/11/2018).

Baca Juga:

• Diskominfo Inhil Perkuat Peran PPID dan Pengelola SP4N-LAPOR, Dorong Pelayanan Publik yang Transparan dan Responsif
• TMMD Ke-130 Kodim 0314/Inhil Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Tercapai 100 Persen

Karena daya ciumnya sangat tajam, maka, Prabowo tidak kagetan. Tidak pernah silau dengan isu-isu HTI, ancaman khilafah segala macam. Apalagi kalau isu itu hanya dipakai untuk kepentingan politik praktis, kepentingan Pilpres.

Baca Juga:

• Polres Inhil Bongkar Pencurian Bernilai Ratusan Juta, Tiga Terduga Pelaku Masih Diburu
• Kapolres Inhil Pimpin Pemusnahan 5 Kg Sabu

"Kedua, karena Pak Prabowo bukan petugas partai, sehingga tangannya bebas, tangannya leluasa untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila, apalagi memiliki kemauan kuat untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Karena bukan petugas partai, Pak Prabowo bisa leluasa memilih Cawapres yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Kalau petugas partai, jelas tidak bisa, karena harus konsultasi dulu dengan ketua umum partai," tambah cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari ini.

Ancaman Kanan-Kiri

Tahun lalu, Emirza Adi Syailendra (World Politics Review) sudah menulis, dengan kejadian-kejadian penuh gejolak selama masa pemilihan gubernur di Jakarta yang menjatuhkan gubernur non-Muslim, dan pelarangan organisasi Islam sipil oleh pemerintah Indonesia, sangat mudah mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia terancam dengan hadirnya politik Islam garis keras.

Namun, ternyata Islam garis keras bukan satu-satunya yang dianggap ancaman terhadap demokrasi. Tindak tanduk Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya yang di-cap anti-Islam juga menjadi faktor ancaman.

Belakangan, isu bangkitnya paham komunis juga tidak bisa dinafikan. Termasuk sejumlah pernyataan politisi yang menyudutkan Islam, seperti penolakan Perda Syariah, pengingkaran adanya akhirat, penyebutan 'Bangsat' untuk Kemenag, suara adzan yang disebut kalah merdu dibanding kidung Ibu Indonesia.

Diskominfo Inhil Perkuat Peran PPID dan Pengelola SP4N-LAPOR, Dorong Pelayanan Publik yang Transparan dan Responsif

TMMD Ke-130 Kodim 0314/Inhil Resmi Ditutup, Seluruh Sasaran Tercapai 100 Persen

Polres Inhil Bongkar Pencurian Bernilai Ratusan Juta, Tiga Terduga Pelaku Masih Diburu

Kapolres Inhil Pimpin Pemusnahan 5 Kg Sabu

Kapolres Inhil Pimpin Pemusnahan 5 Kg Sabu

Wakil Bupati Inhil Yuliantini Pimpin Upacara Peringati Hari Pahlawan