Kematian Akibat Kecelakaan di Indonesia Tertinggi di Dunia

Pesisirnews.com, Jakarta - Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap tahun ada 28.000-38.000 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di peringkat pertama negara dengan rasio tertinggi kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia.

"Kalau dari segi jumlah kita memang nomor tiga. Tapi dari segi populasi penduduk, kita yang pertama," kata Pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu kepada KompasOtomotif, Minggu (3/12/2017).

Menurut Jusri, posisi Indonesia sebagai negara dengan rasio tertinggi kematian akibat kecelakaan lalu lintas sesuai fakta di lapangan. Sebab saat ini sangat banyak pengguna kendaraan di Indonesia tidak mengerti peraturan lalu lintas. Saking banyaknya jumlah orang yang tidak tahu aturan ini berimbas pada kacaunya lalu lintas secara keseluruhan.

Baca Juga:

• Wakapolres Inhil Bekali Kader HMI Materi Green Policing, Dorong Generasi Muda Peduli Lingkungan
• Inhil Dorong Hilirisasi Kelapa, Penguatan Perkebunan Rakyat Jadi Perhatian

"Problemnya ada yang tahu, tapi dominasinya justru yang tidak tahu. Sehingga yang tahu justru terpengaruh untuk ikut berperilaku yang tidak aman," ucap Jusri.

Jusri menganggap posisi Indonesia sebagai negara dengan rasio tertinggi kematian akibat kecelakaan lalu lintas sangat mengkhawatirkan. Pemerintah pun diminta untuk tidak sekedar menganggap data tersebut sebagai angin lalu.

Baca Juga:

• Diduga Bangkai Paus Sepanjang 8 Meter Ditemukan Terdampar di Tepian Pantai Bakau Mandah
• Evaluasi Pemerintah Digital 2026, Kepala Diskominfops Inhil Dorong Penguatan SDM

Jusri menilai masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan kurangnya edukasi dan lemahnya penegakan hukum. Dalam hal edukasi, Jusri mencontohkan beban yang terlalu besar pada kepolisian.

Padahal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, edukasi tertib berlalu lintas menjadi kewenangan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, serta 12 kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jusri menilai Inspres Nomor 4 Tahun 2013 belum terimplementasi dengan baik. Karena itu lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat di dalamnya dinilai harus mulai aktif terlibat dalam edukasi tertib berlalu lintas. Tentu bila tidak ingin angka kematian akibat laka lantas di Indonesia terus bertambah.

"Polri sudah banyak tugasnya, dari mulai nangkap maling sendal sampai urusan yang lebih tinggi. Jadi sudah seharusnya diserahkan ke beberapa departemen. Sehingga ada partisipasi," ucap Jusri.

Sumber Kompas.com 

Wakapolres Inhil Bekali Kader HMI Materi Green Policing, Dorong Generasi Muda Peduli Lingkungan

Inhil Dorong Hilirisasi Kelapa, Penguatan Perkebunan Rakyat Jadi Perhatian

Diduga Bangkai Paus Sepanjang 8 Meter Ditemukan Terdampar di Tepian Pantai Bakau Mandah

Evaluasi Pemerintah Digital 2026, Kepala Diskominfops Inhil Dorong Penguatan SDM

Tabligh Akbar bersama UAS di Kapolres Rokan Hilir

Bupati Inhil Lepas 70 orang Kontingen Untuk Berkompetisi Diajang Porsenijar Tingkat Propinsi