Bupati Inhil, Herman Harapkan GP Ansor Jadi Garda Persatuan dan Mitra Strategis Pembangunan Daerah
TEMBILAHAN Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya dalam mendukung peran organisasi kepemudaan dan keagamaan sebagai
Advertorial
KABUL (Pesisirnews.com) - Setelah mendapat banyak kecaman dari kalangan internasional, pada hari Minggu, penguasa Afghanistan di bawah rezim Taliban kembali membuka sekolah untuk anak perempuan dari kelas tujuh hingga dua belas, tetapi masih mengecualikan untuk mereka yang duduk di bangku sekolah menengah.
Sementara, Taliban membuka kembali sekolah menengah untuk anak laki-laki, sedangkan anak perempuan diperintahkan untuk tinggal di rumah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinannya yang mendalam bahwa kebijakan ini, belum lagi pembatasan lain atas kebebasan dasar, akan memperdalam krisis ekonomi di negara miskin itu, dan menciptakan ketidakamanan, meningkatnya kemiskinan serta isolasi yang lebih besar dari kalangan internasional.
Baca Juga:
"Ini adalah hal yang tragis, memalukan, dan benar-benar harus dapat dihindari," kata Markus Putzel, Penjabat Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan dikutip alarabiya.net, Minggu.
"Pengecualian terus-menerus terhadap anak perempuan dari sekolah menengah tidak memiliki pembenaran yang dapat diterima dan tidak ada bandingannya di mana pun di dunia," tambahnya.
Baca Juga:
Menurut perkiraan PBB, lebih dari satu juta anak perempuan dicegah bersekolah di sekolah menengah selama setahun terakhir.
[br]
Untuk menandai peringatan pembatasan sekolah pada anak-anak perempuan di Afghanistan, pada hari Minggu, 50 orang wanita dari Ibu Kota Kabul dan Provinsi Nangarhar, serta Parwan mengirim pesan berjudul "Tahun Kegelapan: Pesan dari Gadis Afghanistan untuk Pemimpin Negara Muslim dan Pemimpin Dunia".
“Dalam satu tahun terakhir, hak-hak dasar kami seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan untuk hidup bermartabat, kebebasan bergerak dan berekspresi, dan hak untuk menentukan nasib sendiri dan pengambilan keputusan telah dibelenggu,†kata Azadi, seorang siswi kelas 11 berusia 18 tahun dari Kabul," dalam surat itu.
Gadis-gadis yang disebutkan dalam surat itu hanya menandatangani nama depan mereka, mengingat bahaya yang dapat terjadi jika identitas lengkap mereka diketahui Taliban.
PBB mengatakan bahwa penolakan pendidikan melanggar hak paling dasar anak perempuan dan perempuan, dan meningkatkan risiko marginalisasi, kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak perempuan, sebagai bagian dari berbagai kebijakan dan praktik diskriminatif yang menargetkan perempuan dan anak perempuan sejak Taliban merebut kekuasaan pada musim panas 2021.
PBB kembali menyerukan kepada Taliban untuk membatalkan serangkaian tindakan yang telah mereka ambil, yang membatasi perempuan dan anak perempuan Afghanistan untuk menikmati hak-hak dan kebebasan dasar mereka.
[br]
Sejak merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah di Afghanistan, Taliban mulai menindak lebih keras ketika perempuan menuntut hak-hak mereka.
Pada akhir Januari 2022, New York Times melaporkan aktivis wanita Afghanistan yang berdemonstrasi mendapat panggilan telepon yang mengancam dari petugas intelijen. Mereka diperingatkan untuk tetap diam atau menghadapi “konsekuensi†yang tidak ditentukan.
Para aktivis melaporkan bahwa pihak keamanan Taliban telah menyiksa wanita, memukuli mereka dan menyemprot mereka dengan bahan kimia. Tak sampai di situ mereka juga diancam di bawah todongan senjata api. (PNC)
TEMBILAHAN Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya dalam mendukung peran organisasi kepemudaan dan keagamaan sebagai
Advertorial
TANAH MERAH, Polsek Tanah Merah kembali mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial H (44), warg
Hukrim
INDRAGIRI HILIR Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, menerima kunjungan Study Tour siswa dan siswi SDN 10 Pengalihan, Kecamatan Ker
Advertorial
INDRAGIRI HILIR Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini mengikuti peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 s
Advertorial
TEMBILAHAN Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. H. Tantawi Jauhari, MM, mewakili Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, menghad
Artikel
PELANGIRAN Dalam rangka mendukung program swasembada pangan tahun 2026, jajaran Polsek Pelangiran bersama Pemerintah Desa Hidayah melak
Artikel
Indragiri Hilir Jajaran Polsek Tembilahan Hulu kembali berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di w
Hukrim
ENOKPolsek Enok kembali berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dalam peng
Hukrim
JAKARTA Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, melakukan kunjungan kerja strategis dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Pangan,
Advertorial
Tempuling Jajaran Polsek Tempuling berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.
Hukrim