Korea Utara Gelar Pemilu Hari Ini, Kim Jong-un Tak Ada di Surat Suara

Pesisirnews.com - Jumlah pemilih dalam pemilihan calon tunggal pemimpin KoreaUtara mencapai 99,99 persen tahun ini, media pemerintah mengatakan pada Selasa 12 Maret 2019 --naik dari 99,97 persenketika pemilu itu diselenggarakan terakhir kali.

Baca Juga :Sambut Kedatangan Kepala BPKP Riau, Bupati Inhil Adakan Coffee Morning Di Kediaman Dinas

Dengan angka partisipasi yang tidak akan pernah dicapai oleh negara-negara demokrasi, jutaan rakyat Korea Utara pergi ke pemilihan nasional setiap lima tahun untuk memilih legislatif yang dikenal sebagai Majelis Rakyat (SPA), demikian seperti dikutip dariChannel News Asia, Selasa (12/3/2019).

Baca Juga:

• Usai Pilkada, Mafirion Ajak Masyarakat Bersatu Melalui Sosialisasi Empat Pilar*
• Pendidikan Budaya Politik di Kabupaten Indragiri Hilir Tingkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

Di bawah kepemimpinan Partai Pekerjayang dipimpin Kim Jong-un, hasil pemilu selalu tidak pernah diragukan oleh rakyat. Meski, skeptisisme terhadap unsur demokratis dari pemilu itu tetap ada.

Jumlah pemilih tahun ini turun sedikit dari 100 persen karena mereka yang berada "di luar negeri atau bekerja di lautan" tidak dapat mengambil bagian, kantor berita resmiKCNAmelaporkan.

Baca Juga:

• Fakta Baru Penembakan Donald Trump, Ini Identitas Pelaku
• Wujudkan Kedaulatan Pangan, GNTI Riau Dukung PDI-P

"Persatuan pikiran tunggal" adalah salah satu slogan Pyongyang yang paling bertahan lama dan seperti pada tahun 2014, suara dalam pemilihan akhir pekan adalah 100 persen mendukung calon yang disebutkan.

"Semua pemilih berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan untuk memperkuat kekuatan rakyat kami sekeras batu," kataKCNA, mengutip sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komite Pemilihan Korea Utara.

"Seratus persen dari mereka memberikan suara mereka untuk calon deputi ke Majelis Rakyat Korea Utara yang terdaftar di daerah pemilihan yang relevan," tambahnya.

Daftar terperinci dari 687 kandidat tidak segera tersedia, tetapi Televisi PusatKorea Utara (KCNA) pada Selasa telah membacakan nama-nama anggota terpilih.

Baca Juga :Bejat, Bapak Kandung Setubuhi Anaknya Hingga Hamil Enam Bulan

Secara mengejutkan nama Kim Jong-un tidak ada di antara yang dipanggil, kata seorang pejabat kementerian unifikasi Korea Selatan yang bertanggung jawab atas hubungan antar-Korea kepadaAFP.

Pada tahun 2014, Kim Jong-un menerima partisipasi 100 persen di konstituensi Gunung Paektu, dengan 100 persen mendukung, menurutKCNA.

Tidak tercantumnya nama Kim Jong-un di surat suara pemilu "belum pernah terjadi sebelumnya" dan "membingungkan", kata Lim Eul-chul, profesor studi Korea Utara di Universitas Kyungnam.

"Meskipun sulit untuk mengatakan secara meyakinkan, Kim tampak ingin membuat negara itu terlihat seperti negara normal jika dia tidak membawa gelar tambahan wakil ke legislatif ketika dia sudah memegang peringkat tertinggi negara," lanjutnya seperti dikutip dariChannel News Asia.

Kim Jong-un secara resmi adalah ketua Partai Buruh dan ketua Komisi Urusan Negara, badan pemerintahan tertinggi. Sementara almarhum kakeknya Kim Il-sung tetap menjadi Presiden Abadi negara itu, meski telah meninggal pada 1994.

Adik dan asisten dekat Kim Jong-un saat ini, Kim Yo-jong berada di antara anggota Majelis Rakyat yang baru terpilih, lapor kantor berita Korea SelatanYonhap, mengutip media pemerintah Pyongyang.

Para kritikus mengatakan, pemilu di Korea Utara, dengan tidak adanya kompetisi, sebagian besar merupakan ritual politik untuk memungkinkan pihak berwenang mengklaim mandat dari rakyat, sambil memperkuat kesetiaan kepada pemerintah.

Setelah memberikan suara pada hari pemungutan suara, warga Pyongyang, Ri Inyong (61) mengatakan kepadaAFP, pemilihan itu adalah "kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia persatuan pikiran tunggal di sekitar kamerad pemimpin tertinggi Kim Jong-un".

Warga Korea Utara biasa selalu menyatakan dukungan tanpa pamrih kepada pihak berwenang ketika berbicara kepada media asing.

Baca Juga :Sadis! ART di Tangsel Aniaya Bayinya yang Baru Dilahirkan hingga Tewas

"Di negara lain, mereka memilih kandidat dari partai yang berbeda dengan pandangan politik berbeda," kata Ri. "Dalam sistem sosialis kita, orang-orang memilih kandidat."(Liputan6.com/dan)