Mantan Cagub DKI Jadi Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas

JAKARTA, PESISIRNEWS.com - Pengamat Ekonomi yang juga mantan calon gubernur independen DKI Jakarta, Faisal Basri ditunjuk
sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas. Komite ini untuk memberantas mafia migas.

Penunjukkan itu dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said, Minggu (16/11/14) sore di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.

Sudirman mengatakan tim komite reformasi ini memiliki 4 tugas pokok yang hasil kajiannya akan menjadi bahan rekomendasi Kementrian ESDM kepada Presiden.

Keempat tugas itu di antaranya, mereview, mengkaji seluruh proses perijinan dari hulu hingga hilir. Sehingga kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus dan atau diubah,” kata Sudirman.

"Kedua, merekomendasikan untuk menata ulang kelembagaan contohnya SKK migas ke depan mau diapakan, kemudian BPH Migas mau diapakan, bagaimana hubungan Dirjen Migas dengan SKK Migas itu harus ditata ulang,” papar Sudirman Said seperti dilansir Setkab.

Tugas ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansi sesuai dengan konstitusi dan berpihak kuat kepada
kepentingan rakyat. Lalu, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

“Sebagai contoh banyak pemegang wilayah kerja yang tidak dikerjakan dengan baik, banyak pekerjaan dibelakang meja tang tidak transparan,” kata dia.

Tim komite reformasi ini akan dipimpin ekonom Faisal Basri yang beranggotakan gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat. Dia yakin Faisal bisa menjalankan tugasnya dalam memberantas mafia migas.

"Saya berharap dalam 6 bulan ke depan tim ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa diajukan oleh Kementrian ESDM kepada
Pemerintahan," tutup dia. (Y.Cha)

Pegadaian Membangun Perekonomian Masyarakat Lewat Digitalisasi Bisnis dan Ekosistem Emas

Perkuat Hubungan Ekonomi, Perusahaan Israel Buka Cabang Pertamanya di Maroko

Iran-Rusia Perkuat Sistem Perdagangan untuk Atasi Sanksi Ekonomi Barat

Antisipasi Geopolitik dan Ekonomi Global, Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja

Kelapa sebagai Bentuk Kearifan Lokal Bernilai Ekonomi di Kabupaten Inhil yang Harus Dipertahankan

Program PENA Kemensos RI Diharapkan Mampu Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Inhil