PHK Massal Karyawan PT Sambu, Pemerintah Daerah Kemana?

(Pesisirnews.com)TEMBILAHAN- Pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan PT Sambu Group di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, menuai sorotan tajam. Ribuan karyawan terkena dampaknya akibat alasan penurunan produksi kelapa rakyat.

Namun, mantan anggota DPRD Bengkalis tiga periode, Azmi bin Rozali, menilai alasan itu terlalu sederhana untuk masalah yang kompleks.
Dalam artikelnya berjudul "Menyikapi PHK Massal", Azmi mempertanyakan mengapa perusahaan sebesar PT Sambu, yang sudah puluhan tahun beroperasi dan dikenal memiliki jaringan usaha kuat, bisa melakukan PHK mendadak hanya karena fluktuasi produksi yang bersifat musiman.

"Ini bukan sekadar soal kelapa. Bisa jadi ada persoalan internal seperti efisiensi, restrukturisasi bisnis, atau tekanan pasar global. Maka, penjelasan sepihak dari perusahaan tidak cukup," kata Azmi.

Baca Juga:

• Polres Indragiri Hilir Gelar Upacara PTDH, Tujuh Personel Resmi Diberhentikan
• Lewat PTSL, Bapenda Inhil Bidik Lonjakan PAD dari Sektor Pertanahan

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi menjadi inisiator solusi nyata. Di antaranya, membentuk Tim Krisis Daerah, menyediakan dana kontinjensi sosial bagi pekerja terdampak, serta menyusun roadmap revitalisasi sektor perkelapaan.

"Pemerintah harus aktif. Tinjau ulang proses PHK-nya—apakah sesuai aturan, apakah kompensasinya adil, dan apakah semua opsi lain sudah ditempuh sebelum sampai pada pemutusan kerja," ujar coach dan trainer nasional itu.

Baca Juga:

• PT EPN Berikan Tanggapan, AJPLH : Substansi Gugatan Yang Telah Disalahtafsirkan Oleh Pihak Tergugat
• PT Elnusa Petrofin Didugat 5 Miliar di PN Tembilahan, Dugaan Tidak Reklamasi Bekas Stocpile Batu Bara

Azmi juga menawarkan sejumlah alternatif selain PHK, seperti pengurangan jam kerja, cuti bergilir, diversifikasi produk dan pasar, serta pemberian insentif fiskal kepada perusahaan yang tetap mempertahankan pekerjanya.

"Menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan kesejahteraan masyarakat itu penting. Pemerintah tak boleh hanya jadi penonton saat ribuan orang kehilangan mata pencaharian," tegasnya.

PHK massal yang terjadi di tengah tekanan ekonomi dan tingginya angka pengangguran dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Azmi mengingatkan, sudah saatnya pemerintah daerah tampil sebagai penggerak kebijakan yang berpihak pada rakyat. (Riauterbit)

Polres Indragiri Hilir Gelar Upacara PTDH, Tujuh Personel Resmi Diberhentikan

Lewat PTSL, Bapenda Inhil Bidik Lonjakan PAD dari Sektor Pertanahan

PT EPN Berikan Tanggapan, AJPLH : Substansi Gugatan Yang Telah Disalahtafsirkan Oleh Pihak Tergugat

PT Elnusa Petrofin Didugat 5 Miliar di PN Tembilahan, Dugaan Tidak Reklamasi Bekas Stocpile Batu Bara

Usai Picu Hujan Abu, Limbah PT Indocement Kini Diduga Cemari Sungai Cijere Bogor

CSR Tak Menyentuh Pendidikan, Ketua IWO Riau: Perusahaan Hanya Cari Untung, Angkat Kaki