PHK Massal Karyawan PT Sambu, Pemerintah Daerah Kemana?

(Pesisirnews.com)TEMBILAHAN- Pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan PT Sambu Group di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, menuai sorotan tajam. Ribuan karyawan terkena dampaknya akibat alasan penurunan produksi kelapa rakyat.

Namun, mantan anggota DPRD Bengkalis tiga periode, Azmi bin Rozali, menilai alasan itu terlalu sederhana untuk masalah yang kompleks.
Dalam artikelnya berjudul "Menyikapi PHK Massal", Azmi mempertanyakan mengapa perusahaan sebesar PT Sambu, yang sudah puluhan tahun beroperasi dan dikenal memiliki jaringan usaha kuat, bisa melakukan PHK mendadak hanya karena fluktuasi produksi yang bersifat musiman.

"Ini bukan sekadar soal kelapa. Bisa jadi ada persoalan internal seperti efisiensi, restrukturisasi bisnis, atau tekanan pasar global. Maka, penjelasan sepihak dari perusahaan tidak cukup," kata Azmi.

Baca Juga:

• PT DNK Bungkam Soal Vendor Anak Emas PLN, Eh.. Tau-Tau Ngasi Hadiah ke Pegawai Kerabat Dirut
• Jejak Vendor Anak Emas di PLN: Setelah PT SAK, Kini Mencuat Nama PT DNK

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi menjadi inisiator solusi nyata. Di antaranya, membentuk Tim Krisis Daerah, menyediakan dana kontinjensi sosial bagi pekerja terdampak, serta menyusun roadmap revitalisasi sektor perkelapaan.

"Pemerintah harus aktif. Tinjau ulang proses PHK-nya—apakah sesuai aturan, apakah kompensasinya adil, dan apakah semua opsi lain sudah ditempuh sebelum sampai pada pemutusan kerja," ujar coach dan trainer nasional itu.

Baca Juga:

• Polres Inhil Lepas Almarhum Iptu Fauzan dengan Upacara
• Serah Terima Jabatan Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan Berlangsung Hikmat

Azmi juga menawarkan sejumlah alternatif selain PHK, seperti pengurangan jam kerja, cuti bergilir, diversifikasi produk dan pasar, serta pemberian insentif fiskal kepada perusahaan yang tetap mempertahankan pekerjanya.

"Menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan kesejahteraan masyarakat itu penting. Pemerintah tak boleh hanya jadi penonton saat ribuan orang kehilangan mata pencaharian," tegasnya.

PHK massal yang terjadi di tengah tekanan ekonomi dan tingginya angka pengangguran dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Azmi mengingatkan, sudah saatnya pemerintah daerah tampil sebagai penggerak kebijakan yang berpihak pada rakyat. (Riauterbit)

PT DNK Bungkam Soal Vendor Anak Emas PLN, Eh.. Tau-Tau Ngasi Hadiah ke Pegawai Kerabat Dirut

Jejak Vendor Anak Emas di PLN: Setelah PT SAK, Kini Mencuat Nama PT DNK

Polres Inhil Lepas Almarhum Iptu Fauzan dengan Upacara

Serah Terima Jabatan Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan Berlangsung Hikmat

AKBP Budi Terharu Saat Pamit, AKBP Farouk Kapolres Inhil yang Baru

Pj. Bupati H. Erisman Yahya Ajak Forum CSR Maksimalkan Dampak Sosial untuk Masyarakat Inhil