Kamis, 18 Juni 2026 WIB

GMBI Kota Banjar Tolak RUU HIP.

Haikal - Jumat, 19 Juni 2020 15:15 WIB
1.159 view
GMBI Kota Banjar Tolak RUU HIP.

Banjar, Belakangan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI Dalam Pengambilan Keputusan atas Penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020, mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya LSM GMBI Kota Banjar.

Nesa Hadi, SH (Ketua LSM GMBI Kota Banjar), menyampaikan bahwa pihaknya menyikapi Rumusan UU Haluan Ideologi Negara sebagai pembahasan yang seharusnya tidak ada.

Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan konsensus nasional patut didukung dan diapresiasi di tengah ancaman ideologi transnasionalisme yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan nasional.

Dijelaskaannya secara historis Pancasila dimulai sejak Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, Rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dihasilkan oleh Tim Sembilan, dan rumusan final yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. "Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan
pada 18 Agustus 1945 adalah hasil dari moderasi aspirasi Islam dan Kebangsaan", ungkapnya.

Dikatakannya dengan rumusan final Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia tidak menjelma sebagai negara Islam, juga bukan negara sekuler, tetapi negara nasionalis-religius.
[br]
"Pancasila merupakan legacy terbesar yang diwariskan para pendiri bangsa yang terdiri dari banyak golongan. Tindakan apapun yang dapat merusak kewibawaan ideologi negara atau bahkan dapat menimbulkan kegaduhan yang mengancam persatuan bangsa wajib dihindari, karena Pancasila dirajut oleh para founding fathers justru untuk mencegah perpecahan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam sebuah tenda besar", sebutnya

Dijelaskannya Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm adalah hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.
Sebagai hukum tertinggi yang lahir dari konsensus kebangsaan, Pancasila tidak bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pengaturan Pancasila ke dalam sebuah undang-undang akan menimbulkan anarki dan kekacauan sistem ketatanegaraan.

Dengan alasan apapun RUU HIP dibuat, disebutnya kami tegas akan menolak. RUU tersebut dapat mengecilkan arti Ideologi Pancasila. Ideologi diatur UU artinya Pancasila Dibawah Uu Ini Sangat Berbahaya.
Ideologi Pancasila Adalah Falsafah Berbangsa Dan Bernegara. "Itu sudah final, tidak perlu lagi ada pembahasan lain-lain apalagi dibuat Undang-Undang", tutupnya.(br)

SHARE:
beritaTerkait
Bupati inhil Dukung Reformasi Agraria

Bupati inhil Dukung Reformasi Agraria

Bhabinkamtibmas Desa Bakau Aceh Koordinasi Pendataan Lahan Jagung Dukung Swasembada Pangan

Bhabinkamtibmas Desa Bakau Aceh Koordinasi Pendataan Lahan Jagung Dukung Swasembada Pangan

Polres Inhil Salurkan Paket Sembako dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80

Polres Inhil Salurkan Paket Sembako dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80

PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan

PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan

HUT Bhayangkara ke-80, Polsek KSKP Tembilahan Ajak Warga Jaga Kamtibmas Lewat Turnamen Domino

HUT Bhayangkara ke-80, Polsek KSKP Tembilahan Ajak Warga Jaga Kamtibmas Lewat Turnamen Domino

Kapolsek Kemuning Cup I Tahun 2026 Resmi Dibuka, Meriahkan HUT Bhayangkara ke-80

Kapolsek Kemuning Cup I Tahun 2026 Resmi Dibuka, Meriahkan HUT Bhayangkara ke-80

komentar
beritaTerbaru