DisperindagkopUKM Meranti Minta Kelonggaran BC dan Polres

MERANTI, PESISIRNEWS.COM - Terkait kesediaan stok bahan pangan jelang Ramadhan di Kepulauan Meranti, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM) mengharapkan kepada pihak terkait untuk memberikan kelonggaran terhadap pemasokan bahan pangan yang masuk ke Meranti.

"Selama ini  barang yang dimasukan ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti ada yang termasuk dalam barang selundupan. Tapi ia meminta kelonggaran kepada pihak terkait, dalam menghadapi ramadhan, kebutuhan masyarakat akan bahan pangan meningkat. Selama ini pemasok barang kerap kali harus kucing-kucingan dengan petugas pengawasan perdagangan barang yang masuk," kata Kepala Disperindagkop-UKM, Syamsuar Ramli, beberapa waktu lalu. 

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Mapolres Kepulauan Meranti dalam hal ini, namun Syamsuar menyayangkan hal ini tidak dilanjutkan ke Provinsi. Ia juga mengetahui, sesuai aturan Kepabeanan, aktivitas perdagangan di Tanjung Balai Karimun merupakan kawasan Tri Freezon yang notabene barang-barang tersebut tidak dibenarkan keluar dari wilayah tersebut. Namun ia mengharapkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mungkin saja barang tersebut bisa dimasukan ke Meranti.

Dengan adanya batasan tersebut, Lanjut Saymsuar, kebutuhan bahan pangan untuk Meranti saat ini didatangkan dari pulau Jawa. Namun hal itu sangat memberatkan masyarakat. Pasalnya, perbandingan harga cukup tinggi jika dibandingkan dari negara tetangga.

"Jangkauan perdagangan lebih dekat dan lebih cepat dari Tanjung Balai daripada bahan pangan yang didatangkan dari Jawa," ujarnya.

Terpisah, Kasi Penindakan dan Pengawasan Bea Cukai Selatpanjang, Hasanuddin mengungkapkan, pengawasan perdagangan impor di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dilakukan sesuai Perundang-undangan dan aturan Kepabeanan RI. Untuk pasokan bahan pangan jelang Ramadhan, Hasanuddin menjelaskan toleransi masuknya bahan pangan tersebut sudah diberikan bersifat sementara. Meski demikian, imbuh Hasnuddin, barang larangan terbatas (Latas) tetap harus diawasi.

"Tidak benar kalau kita tidak memberikan toleransi terhadap barang pangan yang masuk ke Meranti," pungkasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP. Z Pandra Arsyad masih memahami permasalahan tersebut. Menurutnya perlu dilakukan diskusi antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), "Didalam rapat tersebut jelas dimana persoalannya. Dengan demikian semua pihak terkait bisa mencari solusinya," pungkasnya. (Adi)

Temui Menko Pangan Zulhas, Bupati Inhil Paparkan Potensi “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” dan Dorong Penetapan Harga Minimum Kelapa

Polsek Tempuling Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu, Empat Orang Diamankan

Polsek Enok Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu, Dua Pelaku Diamankan

Progres Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Batang Tuaka Capai 95 Persen

Bimtek dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Perkuat Kelembagaan Desa di Inhil 2026

BBM Normal, Polsek Tempuling tetap Kawal SPBU di Tempuling.