Diduga Salahi Izin Tinggal, 75 Warga Bangladesh Diamankan di Rudenim Pekanbaru

PEKANBARU (Pesisirnews.com) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RiauM Jahari Sitepu mengatakan pihaknya menerima 75 warga negara Bangladesh dari Kepolisian Sektor Tambang dan telah diamankan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, Kamis.

"Pengamanan WN Bangladesh tersebut diduga akibat penyalahgunaan izin tinggal," kata Jahari, di aula Rudenim Pekanbaru, Kamis.

Serah terima dilakukan secara bertahap pada pukul 17.00 WIB, sebanyak 66 WN Bangladesh dan 67 paspor, dan pada pukul 21.00 WIB sebanyak 8 WN Bangladesh dengan 8 paspor Bangladesh, pada 29 September 2022 diserahkan 1 orang WN Bangladesh.

Baca Juga:

• PM Sheikh Hasina: Kemajuan Suatu Bangsa Ditentukan Lewat Penguasaan Teknologi
• Maskapai Penerbangan Bangladesh Diretas, Hacker Minta Tebusan Rp 75,8 Miliar

Sebanyak 75 WN Bangladesh itu dititipkan ke Rudenim Pekanbaru, karena ada tempat dan pemeriksaan lebih lanjut berkolaborasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

"Penyerahan WN Bangladesh tersebut dilakukan oleh Polsek Tambang, dikarenakan WN Bangladesh dikhawatirkan dapat memicu ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban umum di lingkungan warga setempat,” ujar Jahari.

Baca Juga:

• Kekurangan Dana, PBB akan Pangkas Bantuan Makanan bagi Pengungsi Rohingya
• Parlemen Bangladesh Setujui RUU Pensiun untuk Semua Warga Negara

[br]

Awal mula pengamanan tersebut dilakukan oleh Polsek Tambang saat mendapati bus yang ditumpangi oleh 75 WN Bangladesh tersebut tidak bisa memberikan keterangan administratif terkait izin tinggal.

Karenanya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

"Kami tidak pernah main-main dalam menjaga pintu gerbang NKRI ini. Seluruh jajaran telah ditugaskan untuk selalu menajamkan intuisi dan melakukan pemeriksaan yang saksama dan menyeluruh demi mencegah masuknya penyelundup. Untuk itu kami akan segera memproses kasus ini agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku,” kata Jahari. (PNC/ANT)

PM Sheikh Hasina: Kemajuan Suatu Bangsa Ditentukan Lewat Penguasaan Teknologi

Maskapai Penerbangan Bangladesh Diretas, Hacker Minta Tebusan Rp 75,8 Miliar

Kekurangan Dana, PBB akan Pangkas Bantuan Makanan bagi Pengungsi Rohingya

Parlemen Bangladesh Setujui RUU Pensiun untuk Semua Warga Negara

Nyaris Dibunuh Hingga 19 kali, PM Bangladesh Sheikh Hasina jadi Simbol Kebangkitan Perempuan

Bangladesh dan Korea Selatan MoU Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai