PEKANBARU - Mantan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kabinet Reformasi yang juga Tokoh
Masyarakat Riau, Syarwan Hamid, mempertanyakan apa alasan Lembaga Adat
Melayu Riau (LAMR) untuk memberikan gelar adat kepada Presiden Joko
Widodo (Jokowi).
Pensiunan jenderal bintang tiga ini
mengatakan, hingga kini belum ada jasa Presiden Jokowi untuk Provinsi
Riau yang bisa dinikmati oleh rakyat di Bumi Lancang Kuning ini.
Termasuk, digadang-gadangkan jasa Jokowi
ke Riau adalah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4
km, kini sedang digesa penyelesaiannya.
"Proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai sudah
ada, bahkan sebelum Jokowi menjadi presiden. Jalan tol itu proyek sudah
lama," kata Syarwan Hamid , pekan ini.
Baca Juga:
Tak hanya itu, menteri yang melahirkan
UU Otonomi Daerah tersebut juga mengkritisi keputusan LAMR akan
memberikan gelar adat kepada Jokowi.
Ia bahkan menuding LAM Riau sekarang
bukan lagi seperti LAM dahulu yang menjunjung tinggi musyawarah dalam
memutuskan segala sesuatu.
Baca Juga:

LETJEN TNI Purn Syarwan Hamid
"Ketua LAM sekarang seolah menganggap LAM milik pribadi, mereka mengambil keputusan sendiri," ungkap Syarwan.
Jenderal kelahiran Siak ini menjelaskan,
dalam LAM ada peran tokoh-tokoh adat, orang tua-orang tua, dan tokoh
lainnya yang harus dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan
Apabila, tutur Syarwan, LAM memang ingin
memberikan gelar adat kepada Jokowi, maka tidak seharusnya gelar
tersebut diberikan saat Jokowi menyandang status sebagai Calon Presiden
2019-2024.
"Situasi sekarang ini kan masa tahapan Pilpres, jadi sangat kental nuansa politisnya," tuturnya.
Bahkan hingga sekarang, ujar mantan Kassospol ABRI ini, belum mengetahui apa dasar LAMR memberikan gelar adat kepada Jokowi.
Sementara itu, ketua Dewan Pimpinan
Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar saat dimintai
konfirmasi mengenai tudingan Syarwan Hamid tersebut, melalui telepon
seluler maupun pesan singkat di aplikasi WhatsApp, belum bisa memberi
keterangan.
"Jumpa saja di LAM," singkatnya, Kamis, 22 November 2018.
Namun, saat wartawan mencoba
menemuinya di Balai Adat jalan Diponegoro, Datuk Syahril mengatakan, ia
idak bisa ke Balai Adat karena ada urusan tidak bisa ditinggalkan.
"Urusan dengan Sekretariat MKA, silahkan
ke Datuk Taufik Ikram, kontaknya minta ke sekretariat," balasnya,
Jumat, 23 November 2018.
Sementara itu, Sekretaris DPH LAM Riau,
Datuk Taufik Ikram Jamil, saat dihubungi Jumat, 23 November 2018,
beralasan ia sedang ada acara,
sudah tayang di riauonline.com
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/11/24/syarwan-hamid-apa-jasa-jokowi-untuk-riau-sehingga-lam-beri-gelar-adat