Pensiunan jenderal bintang tiga ini mengatakan, hingga kini belum ada jasa Presiden Jokowi untuk Provinsi Riau yang bisa dinikmati oleh rakyat di Bumi Lancang Kuning ini.
Termasuk, digadang-gadangkan jasa Jokowi ke Riau adalah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 km, kini sedang digesa penyelesaiannya.
"Proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai sudah ada, bahkan sebelum Jokowi menjadi presiden. Jalan tol itu proyek sudah lama," kata Syarwan Hamid , pekan ini.
Baca Juga:
Tak hanya itu, menteri yang melahirkan UU Otonomi Daerah tersebut juga mengkritisi keputusan LAMR akan memberikan gelar adat kepada Jokowi.
Ia bahkan menuding LAM Riau sekarang bukan lagi seperti LAM dahulu yang menjunjung tinggi musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu.
Baca Juga:
LETJEN TNI Purn Syarwan Hamid
"Ketua LAM sekarang seolah menganggap LAM milik pribadi, mereka mengambil keputusan sendiri," ungkap Syarwan.
Jenderal kelahiran Siak ini menjelaskan, dalam LAM ada peran tokoh-tokoh adat, orang tua-orang tua, dan tokoh lainnya yang harus dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan
Apabila, tutur Syarwan, LAM memang ingin memberikan gelar adat kepada Jokowi, maka tidak seharusnya gelar tersebut diberikan saat Jokowi menyandang status sebagai Calon Presiden 2019-2024.
"Situasi sekarang ini kan masa tahapan Pilpres, jadi sangat kental nuansa politisnya," tuturnya.
Bahkan hingga sekarang, ujar mantan Kassospol ABRI ini, belum mengetahui apa dasar LAMR memberikan gelar adat kepada Jokowi.
Sementara itu, ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar saat dimintai konfirmasi mengenai tudingan Syarwan Hamid tersebut, melalui telepon seluler maupun pesan singkat di aplikasi WhatsApp, belum bisa memberi keterangan.
"Jumpa saja di LAM," singkatnya, Kamis, 22 November 2018.
Namun, saat wartawan mencoba menemuinya di Balai Adat jalan Diponegoro, Datuk Syahril mengatakan, ia idak bisa ke Balai Adat karena ada urusan tidak bisa ditinggalkan.
"Urusan dengan Sekretariat MKA, silahkan ke Datuk Taufik Ikram, kontaknya minta ke sekretariat," balasnya, Jumat, 23 November 2018.
Sementara itu, Sekretaris DPH LAM Riau, Datuk Taufik Ikram Jamil, saat dihubungi Jumat, 23 November 2018, beralasan ia sedang ada acara,
sudah tayang di riauonline.com
TEMBILAHAN Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya dalam mendukung peran organisasi kepemudaan dan keagamaan sebagai
Advertorial
TANAH MERAH, Polsek Tanah Merah kembali mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial H (44), warg
Hukrim
INDRAGIRI HILIR Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, menerima kunjungan Study Tour siswa dan siswi SDN 10 Pengalihan, Kecamatan Ker
Advertorial
INDRAGIRI HILIR Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini mengikuti peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 s
Advertorial
TEMBILAHAN Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. H. Tantawi Jauhari, MM, mewakili Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, menghad
Artikel
PELANGIRAN Dalam rangka mendukung program swasembada pangan tahun 2026, jajaran Polsek Pelangiran bersama Pemerintah Desa Hidayah melak
Artikel
Indragiri Hilir Jajaran Polsek Tembilahan Hulu kembali berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di w
Hukrim
ENOKPolsek Enok kembali berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dalam peng
Hukrim
JAKARTA Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, melakukan kunjungan kerja strategis dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Pangan,
Advertorial
Tempuling Jajaran Polsek Tempuling berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.
Hukrim