JAM-Pidum Menyetujui 8 Pengajuan Restorative Justice
Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 8 dari 9 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Hukrim
Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 8 dari 9 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Hukrim
Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Amir Yanto hadir secara virtual (melalui zoom) dan disajikan oleh Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Hari Setiyono pada Acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelij
Peristiwa
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, kepercayaan masyarakat (public trust
Nasional
Untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum, Kejaksaan Negeri Banjarnegara gencar memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum dilingkungan sekolah melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).
Peristiwa
Kejaksaan Republik Indonesia melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan jajaran.
Nasional
Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstrusikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
Peristiwa
Linda Liudianto (47), terpidana kasus korupsi yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil ditangkap Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (12/8/2022) sekita
Hukrim
Seorang oknum pegawai Kejaksaan Cilegon berinsial DRM (48 tahun) diamankan polisi karena membawa sabu saat berkunjung ke Lapas Kelas IIA Cilegon.
Hukrim
Jaksa Agung RI Burhanuddin melaunching Rumah Restorative Justice secara serentak di 9 (sembilan) wilayah Kejaksaan Tinggi.
Hukrim
Terkait adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi jembatan batang Lubuh, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohul dengan alasan kerugian negara
Artikel