Papua Masih Merasa jadi Anak Tiri di Era Jokowi

PESISIRNEWS.COM, PAPUA - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menilai pemerintah pusat belum serius membangun Papua, meskipun sudah cukup banyak program pembangunan yang diturunkan pemerintah di era Presiden Joko Widodo.

Yunus mengungkap, salah satu bentuk ketidakseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua yaitu adanya usaha dari pemerintah pusat untuk memangkas otonomi khusus (Otsus) bagi Papua. Dimana, seluruh kewenangan yang selama ini diberikan pemerintah pusat bagi Provinsi Papua menurutnya mau diambil kembali.

“Contohnya satu, dana APBD dan infrastuktur mau dikurangi. Ada beberapa hal yang selama ini infrastruktur yang harus dikejar oleh daerah, semua ditarik ke pusat. Ini tanda yang kami lihat bahwa Otsus mau ditarik kembali,” katanya, seperti dikutip dari Cenderawasih Pos, Kamis (11/2/2016).

Ketidakseriusan lain pemerintah dalam membangun Papua menurut Yunus yaitu tidak dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus dalam Prolegnas 2016. “Jadi lupakan, tidak usah lagi ada Otsus Plus, Karena 2016 sudah ditolak dan kami tidak berharap lagi untuk masuk ke 2017 dan seterusnya,” katanya.

Dia mengatakan, Otsus Plus ini bukan untuk kepentingan Pemprov Papua, gubernur maupun DPR Papua. “Ini untuk kepentingan rakyat Papua dan kepentingan semua orang yang ada di atas tanah Papua,” tegasnya.

Yunus menegaskan bahwa selama tidak ada kebijakan dan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah, maka Papua tidak akan pernah bisa berubah dan maju meskipun anggaran yang digelontorkan cukup besar. “Sekali pun bisa menurunkan 1000 orang TPN/OPM, tidak akan merubah Papua. Papua itu bukan persoalan makan dan minum, tetapi bagaimana kewenangan itu dikembalikan ke Papua. Itu yang penting,” tegasnya.


Ikuti perkembangan berita ini. Silahkan Klik DISINI / DISINI

Sumber: kakus.com

Pj Bupati Inhil Erisman Yahya Hadiri Pertemuan dengan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara

Presiden Joko Widodo Sholat id Di Lapangan Simpang Lima Kota Semarang

Permintaan Presiden Jadi Saksi Harus Diputuskan Pengadilan

Rencana Pemerintah Membagi Konsesi Izin Usaha Pertambangan Kepada Ormas Keagamaan

Presiden dan Kapolri Kunjungi Riau, Polres Inhil Siaga 3

1.266 personel TNI POLRI dan Instansi Lain Dikerahkan Pada Titik Kunjungan Presiden Jokowi Ke Riau