PSI Janji Ubah UU Perkawinan, Negara Harus Larang Poligami, Grace: Termasuk Kader PSI

SURABAYA-Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bertekad akan merevisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika pada pemilu 2019, PSI lolos Parliementary Treshould (PT) dan memiliki kursi di DPR RI.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," ujar Grace Natalie disela kegiatan Festival 11 yang dimeriahkan Giring Nidji di Jatim Ekspo Jalan A Yani Surabaya, Selasa (11/12/2018) malam.

Pertimbangan PSI merevisi UU Perkawinan, lanjut Grace dikarenakan PSI tidak ingin negara secara tidak langsung melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan. Prakteknya adalah negara melegalkan poligami melalui UU Perkawinan.

Baca Juga:

• Kapolda Riau Buka Pendidikan 119 Bintara SPKT, Tekankan Pelayanan Humanis dan Larang Kekerasan
• Kapolda Flag Off Riau Bhayangkara Run 2026: Riau Melawan Karhutla

Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa, pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan.

"PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," lanjut Grace

Baca Juga:

• Keributan di Gedung DPRD Riau Jadi Sorotan, PW-IWO Desak Pengusutan Tanpa Kompromi
• Bupati Herman Lepas Pawai Ta’aruf, MTQ Kecamatan Pelangiran Jadi Momentum Syiar Islam dan Lahirkan Generasi Qur’ani

Sebagai bentuk komitmen menolak poligami, PSI juga melarang keras kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami.

"Kalau ketahuan pasti kami pecat dari keanggotaan partai," tegas mantan presenter salah satu televisi nasional ini.

Pemerintah dan pejabat negara, lanjut Grace juga harus dapat memberikan contoh menolak poligami. Karena itu sudah menjadi kewajiban jika seseorang mnjadi pejabat publik baik di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara juga dilarang berpoligami.

"Sudah banyak contoh, walaupun dia orang terpandang dan mampu tapi kalau sampai poligami pasti istri dan anak-anaknya yang akan menjadi korban," bener perempuan cantik ini.

PSI juga menyerukan perlawanan pada kekerasan terhadap perempuan. Sebab perempuan seringkali menjadi korban pertama para "enterpreneur kebencian" yang memproduksi hasutan dan menyebarkan syak wasangka.

"Saya geram melihat banyak perempuan termasuk dilecehkan di dunia politik oleh oknum-oknum jahat," kata Grace.

Komnas Perempuan mencatat, setiap hari ada 35 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Setiap 2 jam, ada 3 perempuan yang diperkosa. Satu dari tiga perempuan Indonesia, pernah mengalami kekerasan. Dipukuli, diperkosa, atau disiksa oleh pasangan mereka.

"Kekerasan itu nyata dan begitu dekat di sekitar kita," tambah Grace.

Ia sadar akan potensi besar perempuan. Penelitian di dunia memperlihatkan bahwa keragaman gender di dalam kepemimpinan organisasi atau perusahaan, berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Bahwa salah satu alat ukur memprediksi kedamaian suatu negara tak cukup hanya dengan melihat kesejahteraan, demokrasi, atau keragaman etnis, tapi juga terkait cara perempuan diperlakukan.

Harus Setara

Grace mengatakan bahwa yang diperjuangkan PSI adalah kesetaraan dan perang melawan kekerasan terhadap perempuan.

"Kita tidak sedang menuntut agar perempuan diperlakukan lebih dari laki-laki. Kita tidak ingin laki-laki lebih rendah dari perempuan. Tidak, kita hanya ingin semua manusia diperlakukan sama.," jelasnya.

Pihaknya menyerukan kesetaraan perempuan dan laki-laki. PSI akan memperjuangkan untuk membebaskan segala bentuk diskriminasi dan penyiksaan perempuan.

"Kita percaya bahwa semua orang harus diperlakukan setara. Kita ingin laki-laki atau perempuan ada kaitannya dengan kita atau tidak, sama-sama mendapatkan keadilan," imbuh Grace.

PSI juga akan memperjuangkan agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan agar menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan.

Kapolda Riau Buka Pendidikan 119 Bintara SPKT, Tekankan Pelayanan Humanis dan Larang Kekerasan

Kapolda Flag Off Riau Bhayangkara Run 2026: Riau Melawan Karhutla

Keributan di Gedung DPRD Riau Jadi Sorotan, PW-IWO Desak Pengusutan Tanpa Kompromi

Bupati Herman Lepas Pawai Ta’aruf, MTQ Kecamatan Pelangiran Jadi Momentum Syiar Islam dan Lahirkan Generasi Qur’ani

Kapolda Riau Pimpin Sertijab Dirintel, Kabid Humas hingga 4 Kapolres

Plt Gubernur Riau Lepas Dua Capaska Nasional, Titip Pesan Jaga Nama Baik Daerah dan Bangsa