Selasa, 23 Juli 2024 WIB

8 Orang Anggota DPRD Jatim Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Pengelolaan Dana Hibah

- Jumat, 17 Februari 2023 17:46 WIB
539 view
8 Orang Anggota DPRD Jatim Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Suap Pengelolaan Dana Hibah
Plt jubir KPK Ali Fikri saat melakukan tanya jawab oleh awak media di gedung KPK. (Foto: RRI/ Chairul Umam)

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim STPS.

Lembaga antirasuah ini memanggil tiga orang Anggota DPRD Jatim sebagai saksi dalam mengusut kasus tersebut. Ketiga Anggota DPRD Jatim yang turut diperiksa itu di antaranya AS, AH dan AM.

"Pemeriksaan dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (17/2/2023).

Baca Juga:

Meski demikian, belum diketahui apa yang akan digali tim penyidik kepada ketiga Anggota DPRD Jatim tersebut.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka proses penyidikan perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

Baca Juga:

Lembaga antirasuah ini, pada Kamis (16/2) kemarin, juga telah memeriksa lima orang anggota DPRD Jatim. Mereka di antaranya MRZ, AS, AW, WSRP dan A.

Kelima legislator DPRD Jatim itu ditelisik KPK terkait pengetahuannya dalam proses penganggaran dan pembahasan dana hibah di Pemprov Jatim.

Dengan demikian, sejauh ini terdapat 8 orang anggota DPRD Jatim yang diperiksa terkait kasus tersebut.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses penganggaran dan pembahasan dana hibah Pemprov Jatim di lingkup DPRD Jatim," ucap Ali.

[br]

KPK sementara ini baru menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Selain STPS, Staf ahli STPS, R; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) AH, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama IW juga ditetapkan sebagai tersangka.

STPS diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Dia diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan. (PNC/KBRN)

Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Berkas Kasus Korupsi di DPUTR Inhil Riau Dinyatakan Lengkap, Kabid dan Rekanan Pelimpahan Tahap II
Permintaan Presiden Jadi Saksi Harus Diputuskan Pengadilan
Buntut Istrinya Pamer Kekayaan Di Media Sosial , KPK Menelusuri Harta Kekayaan Sekda Riau SF Hariyanto
BPK Riau Angkat Bicara Terkait Pegawainya yang Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bupati Meranti
KPK Ungkap Siasat Bupati Meranti Isi ‘Kocek’ Pribadi dengan Uang Korupsi
Bupati Kepulauan Meranti Kena OTT KPK Terkait Dugaan Korupsi
komentar
beritaTerbaru