Bupati Probolinggo Nonaktif dan Suami Akan Jalani Persidangan Kasus Jual-Beli Jabatan di PT Surabaya

JAKARTA, Pesisirnews.com - Berkas Kasus Jual Beli jabatan kepala desa yang melibatkan Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suami dinyatakan rampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/1) kemarin.

Kasus suap yang menjerat Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo nonaktif dan suaminya, Hasan Aminuddin, siap disidangkan.

Menurut Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, berkas perkara suap yang menyeret pasangan suami istri yang juga penguasa di Kabupaten Probolinggo tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (PT) Surabaya.

Baca Juga:

• Setelah Sita Uang Rp1,5 M, KPK Susun Strategi Ungkap Kasus 'Sunat' Upah Pungut di Kabupaten Bogor
• OTT KPK di Kuansing Guncang Riau, Projo Riau : Jangan Biarkan Korupsi Terus Mencoreng Wajah Daerah

Ali menyampaikan, jika kewenangan penahanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengadilan.

Untuk sementara waktu, lanjut dia, para terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di Jakarta.

Baca Juga:

• HPT-gate di Kuansing Jerat Menhut, "KPK Harus Periksa Raja Juli Sekalipun Sudah Kembalikan Uang Suap"*
• Desa Sungai Intan Perwakilan Kab Inhil Calon Percontohan Desa Anti Korupsi KPK RI 2025

Puput ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, sementara Hasan ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

“Tim jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ungkap Ali.

[br]

Puput dan Hasan didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan temuan awal KPK, Puput dan Hasan disebut telah mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp 20 juta.

Tak hanya itu, mereka juga meminta upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektare.

Selain terjerat kasus suap jual-beli jabatan, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR, Hasan Aminuddin, juga telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU. (PNC/Teras Jatim)

Setelah Sita Uang Rp1,5 M, KPK Susun Strategi Ungkap Kasus 'Sunat' Upah Pungut di Kabupaten Bogor

OTT KPK di Kuansing Guncang Riau, Projo Riau : Jangan Biarkan Korupsi Terus Mencoreng Wajah Daerah

HPT-gate di Kuansing Jerat Menhut, "KPK Harus Periksa Raja Juli Sekalipun Sudah Kembalikan Uang Suap"*

Desa Sungai Intan Perwakilan Kab Inhil Calon Percontohan Desa Anti Korupsi KPK RI 2025

Ketua PW-IWO Riau Meminta KPK Turun ke Indragiri Hilir: Awasi Secara Ketat Kegiatan Kepala Desa

Jadi 'Anak Emas' PLN, Bagaimana Sepak Terjang PT Sahitya Amartya Konsultama?