Polda Riau Imbau Penangkapan Oknum Dosen Unri Tak Dipolitisasi karena Murni Kasus Kriminal

PEKANBARU, Pesisirnews.com - Polda Riau menyatakan penangkapan oknum dosen Universitas Riau (Unri) Antony Hamzah, terkait kasus perusakan perumahan disertai pengancaman dan pengusiran karyawan perusahaan sawit.

Dilansir dari sindonews.com, Jumat (14/1), Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto menjelaskan, perkara yang menjerat oknum dosen Unri tersebut tidak terkait dengan sengketa lahan, tapi murni kasus kriminal.

"Kita tegaskan bahwa perkara yang disangkakan terhadap AH (Anthony Hamzah) adalah tentang tindak pidana pengerusakan disertai ancaman dan pengusiran yang terjadi di Perumahan Karyawan PT Langgam Harmoni, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu. Jadi jelas bukan perkara sengketa lahan," kata Narto Kamis (13/1).

Baca Juga:

• Bunda PAUD Inhil Terima Kunjungan Mahasiswa KKN UNRI
• Kapolsek Tembilahan Hulu Hadiri Sosialisasi Pengolahan Limbah dan Budidaya Azolla Bersama Mahasiswa KKN UNRI

Perkara yang menjerat oknum dosen Pascasarjana Fakultas Pertanian tersebut, lanjut dia, murni pidana perusakan, pengancaman, dan pemerasan.

Sehingga pasal yang diterapkan terhadap Anthony adalah 170 KUHP, 335 KUHP, dan 368 KUHP junto Pasal 55 dan atau 56 KUHP.

Baca Juga:

• Program JALUR Satpolairud dan Mahasiswa KKN UNRI Ringankan Beban Warga Kurang Mampu
• APBD 2026 Inhil Terancam Telambat, Apa Akibatnya? Begini Pandangan Akademisi

Selama menjadi buronan, Antony dikabarkan berlindung di lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Namun akhirnya Antony Hamzah tertangkap polisi di daerah Bekasi.

Terkait status perlindungan Anthony tersebut, Sunarto mengatakan bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan yang bermaksud bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.

Narto mengatakan dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan dua tersangka lainnya, Marvel dan Hendra Sakti.

Kedua tersangka yang berperan sebagai koordinator lapangan dan pengarah massa telah divonis bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.

Marvel dihukum 1 tahun 8 bulan dan Hendra Sakti dihukum 2 tahun 2 bulan penjara.

Berdasarkan fakta persidangan, perwira menengah polisi tersebut mengatakan bahwa kejahatan itu bermuara pada Anthony Hamzah.

[br]

Dua terpidana sebelumnya menyatakan bahwa Ketua Koperasi Sawit Makmur periode 2016-2021 itu adalah otak aksi penyerangan yang melibatkan 300 preman untuk melakukan pengusiran dan pengancaman terhadap karyawan.

"Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa yang menjadi otak atas kejadian tersebut adalah saudara AH," paparnya.

Untuk itu, Sunarto dengan tegas membantah bahwa tidak ada kriminalisasi dalam penanganan perkara tersebut.

Penetapan tersangka Anthony Hamzah, kata dia, murni karena yang bersangkutan diketahui sebagai pihak yang menyuruh dan membiayai kelompok massa sebanyak 300 orang untuk mendatangi perumahan karyawan PT Langgam Harmoni.

Bahkan sebelum dibawa dan ditangkap, penyidik telah melakukan dua kali pemanggilan terhadap Anthony Hamzah usai ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, tersangka tidak pernah memenuhi panggilan tersebut hingga diterbitkan surat daftar pencarian orang.

Ia menjelaskan pelaku kejahatan yang demikian disebut dengan saksi pelaku.

[br]

Undang-undang menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama atau vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.

"Namun faktanya dalam penanganan perkara ini tersangka AH bukanlah tersangka yang kooperatif karena telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik sehingga jelas secara hukum tindakan Penyidik Sat Reskrim Polres Kampar yang melakukan upaya paksa membawa, menangkap dan menahan tersangka AH adalah tindakan yang sah," jelas dia.

Lebih jauh, Sunarto menegaskan bahwa perkara yang ditangani Satreskrim Polres Kampar tersebut adalah antara karyawan PT Langgam Harmoni dengan Anthony Hamzah. Di mana kasus penyerangan itu terjadi pada tahun 2020.

"Tidak ada hubungannya dengan PTPN V, juga tak ada kaitannya dengan petani yang tergabung dalam Kopsa-M," tegas Sunarto.

Sunarto juga mengimbau semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak mempolitisasi situasi dengan menyampaikan narasi yang tidak sesuai fakta. (PNC)

Bunda PAUD Inhil Terima Kunjungan Mahasiswa KKN UNRI

Kapolsek Tembilahan Hulu Hadiri Sosialisasi Pengolahan Limbah dan Budidaya Azolla Bersama Mahasiswa KKN UNRI

Program JALUR Satpolairud dan Mahasiswa KKN UNRI Ringankan Beban Warga Kurang Mampu

APBD 2026 Inhil Terancam Telambat, Apa Akibatnya? Begini Pandangan Akademisi

Lakukan MoA, FEB UNISI, FEB UNRI dan Prodi Manajemen Laksanakan Character Building untuk MABA

Pemkab. Inhil Bekolaborasi dengan UNRI Optimalkan Website Desa melalui KUKERTA