Kamis, 07 Mei 2026 WIB

Pengadaan Kasur DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp7,9 M

- Sabtu, 28 November 2015 06:44 WIB
418 view
Pengadaan Kasur DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp7,9 M
sindo
Kasur bekas dan pemindahannya di depan Gedung Setjen DPR, Jumat 27 November 2015 sore.
JAKARTA, PESISIRNEWS.COM - Pengadaan kasur rumah jabatan DPR dan conference system ruang rapat paripurna pada 2015 yang sangat mewah berotensi merugikan negara sekitar Rp13 miliar. Tender pengadaan yang diampu Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR ini terbagi tiga bagian untuk kasur atau spring bed mewah dan penggantian conference system lux ruang rapat paripurna.

Temuan kerugian negara tersebut diungkap Center For Budget Analysis (CBA). Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menyatakan, ternyata DPR modern yang didambakan oleh sebagian anggota DPR adalah harus pakai spring bed atau kasur mewah dan juga ganti conference system yang paling luks.

"Dambaan anggota DPR ini, bikin miris, dan prihatin. Permintaan bukan hanya 'papa minta saham' saja, tapi juga DPR atau 'papa minta yang super mewah, dan luks' biar beda dengan rakyat miskin," kata Uchok, Jumat (27/11/2015) kemarin.

Menurutnya, luks dan mewah itulah wajah parlemen yang dibangun ke depan. Bukan parlemen yang pro rakyat atau memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena ingin menjadi lembaga negara yang luks dan mewah ini, maka DPR tetap ngotot ingin membeli kasur yang empuk dan supermewah.

"Ditemukan potensi kerugian negara untuk beli kasur sebesar Rp306.178.420, dan pergantian conference system ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II sebesar Rp7.679.337.000. Total untuk potensi kerugian negara ini, sebesar Rp7.985.515.420," tegas Uchok.

Pengadaan Kasur DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp7 9 M

Rinciannya, pertama tutur Uchok, pergantian conference system ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II sebesar Rp34.769.337.000. Lelang pengadaan penggantiannya dimenangkan PT Lusavindra Jayamadya. Perusahaan ini beralamat di Kompleks Duta Harapan Indah, Blok H/40, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta.

PT Lusavindra memenangkan lelang conference system dengan nilai sebesar Rp32.769.337.000. Sebetulnya, ungkap Uchok, harga pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal. Padahal ada perusahaan yang menawarkan harga lebih rendah dan murah yakni PT Pegasus Nusantara Jaya Abadi sebesar Rp25,090 miliar, tapi malah bisa dikalahkan. "Sehingga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp7.679.337.000," tegasnya.

Kedua, pengadaan kasur atau spring bed di Rumah Jabatan anggota DPR, Kalibata, sebesar Rp10.055.904.000. Tendernya dimenangkan Heros Jaya International yang beralamat di Jalan Musi Nomor 6 Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Nilai yang dimenangkan sebesar Rp7.340.377.000.

Lagi-lagi, menurut Uchok, harga pemenang lelang ini terlalu mahal dan ada harga perusahaan yang paling rendah dan murah. Penawaran murah itu datang dari PT Elite Permai Metal Works sebesar Rp7.162.061.000. "(PT Elite Permai Metal Works) dikalahkan. Sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp178.316.000," imbuhnya.

Ketiga, Uchok membeberkan, pengadaan spring bed rumah jabatan anggota DPR di Ulujami sebesar Rp810.782.000. Tendernya telah dimenangkan Airlangga Mitra utama yang berlokasi di Jalan Anggrek Garuda Raya Nomor 3-4, Palmerah. Nilai penawaran yang dimenangkan Airlang Mitra sebesar Rp749.888.000.

"Harga pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal, tapi ada perusahaan yang melakukan penawaran yang lebih rendah dan murah dari CV Swadaya sebesar Rp627.635.580 (malah) dikalahkan. Sehingga ada potensi kerugian negara sebesar Rp122.252.420," ungkapnya.

Pengadaan Kasur DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp7 9 M

Terakhir, kata Uchok, pengadaan spring bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp1.300.147.000. Lelangnya dimenangkan PT Cilla Benaya Prima. Perusahaan ini beralamat di Jalan P Komarudin Nomor 13 Pulogadung, Cakung dengan nilai sebesar Rp1.199.110.000.

Sebetulnya, harga pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal. CBA menemukan ada perusahaan yang menawarkan harga rendah, dan murah yakni CV Swadaya sebesar Rp1.193.500.000. Lagi-lagi CV Swadaya dikalahkan. Sehingga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp5.610.000.

"Dari persoalan di atas, kami dari CBA untuk mempersilakan KPK untuk masuk untuk melakukan penyelidikan kasus pengadaan di atas. Segera panggil saja, Bu Sekjend DPR (Winantu Ningtyastiti) ke KPK," tandasnya.

Cari berita terkait lainnya, Silahkan Klik DISINI / DISINI

Sumber: Sindonews.com

SHARE:
Tags
DPR
beritaTerkait
Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*
Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*
Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*
Puluhan Guru Bantu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Adukan Nasibnya ke DPRD Inhil
Bupati Inhil, Herman Hadiri Paripurna DPRD, APBD Inhil 2026 Resmi Disahkan
Hindari Zona Abu-Abu Penerapan Hukum Pasca KUHP Baru, Mafirion: Perlu Penjelasan Komprehensif
komentar
beritaTerbaru