Meranti.Masyarakat Desa Anak Setatah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan keluhan terkait program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau berkaitan dalam hal bantuan rumah layak huni (RLH). Baik penerima dan tidak menerima menyampaikan uneg-unegnya yang di kutip dari Putera Riau pada Minggu pekan ini (9/07/2017).
Sebagaimana disampaikan oleh beberapa warga Desa Anak Setatah, mereka menyayangkan sikap Kepala Desa dan perangkat desa yang terkesan tebang pilih dalam menyalurkan bantuan rumah layak huni ini. bahwa ada beberapa warga yang seharusnya tidak berhak menerima tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan bantuan. Sementara yang seharusnya wajib menerima, oleh Kades, mereka malah tidak memperoleh bantuan tersebut.
"Ade kan patot orang yang di rumahnye punye satu sampai due bijik honda dan rumahnye masih elok bisa dapat, sementare kami jangankan honda, rumah aje lapok belum dapat kami perbaiki dan mau makan aje kami susah. kalau Bapak (Putera Riau red) tak pecaye cobelah Bapak datang ke kampong kami tu dan tengoklah, ape bengak yang kami cakapkan ni ape betol," ungkap Warga Anak Setatah dengan logat Melayu kentalnya.
Ia menyebut bahwa program bantuan Pemerintah selalu ada pilih kasih dan tergantung kedekatan politik semata. "Kepale Desa kami ni tak betol do pak, ade beberape rumah yang dulu dah dapat, tahun ini dapat pulak lagi," timpalnya.
Dari hasil penelusuran awak ( Putera Riau red) di lapangan pada Minggu (9/07/2017) pekan ini, memang banyak sekali rumah-rumah warga yang berada di Desa Anak Setatah yang sangat memprihatinkan dan memang sudah selayaknya untuk mendapatkan bantuan.
Dari beberapa lokasi yang dikunjungi (Putera Riau), terlihat ada beberapa pekerja yang sedang melakukan pembuatan batu batako. Ketika (Putera Riau) mewawancarai terkait pembuatan batu batako,mereka menyampaikan bahwasanya batu-batu tersebut dibuat untuk dipergunakan dalam pembangunan rumah bantuan untuk masyarakat.
"Rumah bantuan ini ade due macam pak, ade bantuan rumah yang dibuat dari batu dengan ukuran 6x6 meter, dan ade juge rumah bantuan yang sifatnye hanye direhab, kalau rumah bantuan yang terbuat dari batu, ade 15 bijik, dan kalau rumah yang direhab, setahu kami ade 79 bijik. Tapi kami tak tau siape-siape saje orangnye dan kami pun tak begitu paham," kata para pekerja batu batako tersebut.
Di saat (Putera Riau) turun ke lokasi dan ingin mengetahui langsung siapa-siapa saja warga yang menerima rumah bantuan layak huni tersebut, Zulhadi selaku Kades Desa Anak Setatah enggan menjelaskannya.
"Saat ini saye masih di rumah dan mau ke Selat Panjang, nanti kite jumpe di Selat Panjang sajelah ye," pintanya.
Akhinya (Putera Riau) pun setelah melihat lokasi, langsung pulang menuju Pelabuhan untuk menyeberang ke Selat Panjang. Namun di dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Desa Sialang Pasung, Putera Riau berpapasan dengan warga yang juga membeberkan perihal pembangunan di Desa Anak Setatah.
Mereka membenarkan bahwa Kades Anak Setatah benar tebang pilih dalam memberikan bantuan rumah layak huni tersebut. "Bahkan kalau bapak mau tau, yang menjadi bendahara dalam mengelola keuangan bantuan rumah layak huni tersebut adalah adik kandung Kades tersebut yang bekerja di Sekwan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kades Anak Setitih Bantah Pernyataan Warga
Di Selat Panjang, Putera Riau menemui Zulhadi, Kades Desa Anak Setatah yang saat itu telah menunggu di Kedai Kopi Harum Manis. Namun, pernyataan warga dibantah dengan tegas oleh Zulhadi. Ia menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh warganya tersebut tidak benar.
"Saya hanya berusaha memperjuangkan rumah layak huni tersebut untuk masyarakat saya melalui program BSPS Pusat yang dananya bersumber dari DAK, dan dari 120 unit yang saya ajukan, akhirnya desa kami mendapatkan 79 unit, dengan besaran bantuan mulai dari 7 juta, 9 juta dan 15 juta dengan tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat," katanya.
Mengenai bantuan rumah layak huni dari batu, dengan ukuran 6X6 meter itu berasal dari APBD Propinsi sebanyak 15 unit. Berkenaan dengan adiknya menjadi bendahara, itu merupakan hasil persetujuan musyawarah masyarakat Desa Anak Setatah yang memintanya.
"Jadi tidak benar saya tebang pilih dalam memberikan bantuan tersebut," tegas Zulhadi. (sumber:puterariau.com).
