Cegah Tipikor, Bupati Inhil Ikuti Reval Program Strategis Bersama Mendagri dan Ketua KPK

TEMBILAHAN, Pesisirnews.com - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan mengikuti Rapat Evaluasi (Reval) Program Strategis secara virtual bersama Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKPP, Senin (24/1/2022) di gedung VIDCON Diskominfo PS Inhil.

Turut hadir pada rapat tersebut, Ketua Komisi satu DPRD Inhil, Asisten, kepala Bappeda dan beberapa Kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Inhil.

Pada awal tahun 2022 ada beberapa kepala daerah yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Menindak lanjuti kejadian tersebut Mendagri bersama ketua KPK dan Kepala LKPP, menaja Rapat secara virtual bersama Gubernur, Ketua DPR/DPRD serta kepala daerah se-Indonesia.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib
• Desa Sungai Intan Perwakilan Kab Inhil Calon Percontohan Desa Anti Korupsi KPK RI 2025

Pada kata sambutan Kemendagri Tito Karnavian, ada tiga faktor penyebab terjadinya korupsi, yakni faktor sistem pemerintahan, integritas dan budaya.

"Ada beberapa cara yang bisa meminimalisir terjadinya tindakan korupsi, salah satunya yakni penerapan digitalisasi pada setiap sistim pemerintahan,” ujar Mendagri.

Baca Juga:

• Ketua PW-IWO Riau Meminta KPK Turun ke Indragiri Hilir: Awasi Secara Ketat Kegiatan Kepala Desa
• Terkait 3 Kasus Dugaan Korupsi, Kortas Tipikor Polri Mulai Periksa Pejabat PLN Pusat

[br]

Hal yang sama dikatakan oleh ketua KPK Firli Bahuri. Tingginya biaya pemilu dalam mengikuti pemilihan kepala daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak korupsi.

"Kedepan sistim pemilihan umum secara langsung mungkin dapat dievaluasi kembali,” ujarnya.

Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integras nasional, dimana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Kamar legislatif dalam penyusunan undang-undang harus bebas korupsi, pada kamar eksekutif dalam penyusunan pengesahan anggaran belanja negara dan implementasi serta pengesahan maupun dalam pengawasannya harus bebas dari korupsi. Pada kamar yudikatif, seluruh proses peradilan harus bersih dan bebas dari korupsi dan pada kekuasaan partai politik juga harus bersih dari korupsi,” imbuh Ketua KPK, Firli Bahuri. (PNC/Pop/rls)

Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib

Desa Sungai Intan Perwakilan Kab Inhil Calon Percontohan Desa Anti Korupsi KPK RI 2025

Ketua PW-IWO Riau Meminta KPK Turun ke Indragiri Hilir: Awasi Secara Ketat Kegiatan Kepala Desa

Terkait 3 Kasus Dugaan Korupsi, Kortas Tipikor Polri Mulai Periksa Pejabat PLN Pusat

Jadi 'Anak Emas' PLN, Bagaimana Sepak Terjang PT Sahitya Amartya Konsultama?

Operasi Senyap KPK Amankan Pj Wali Kota Pekan Baru