Pasalnya, DPRD Inhil menilai kinerja aparatur pemerintahan Inhil sangat lamban, terutama dalam menerbitkan regulasi dan Peraturan Bupati seputar pelaksanaan pemerintahan desa, hingga terjadi stagnasi progres pembangunan desa.
"Tidak jelas bagian mana yang salah, namun secara umum kita lihat sejauh ini belum ada progres dari pemerintah daerah terkait pembuatan regulasi dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya Perbup Pengelolaan Keuangan, " ungkap Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said dalam hearing bersama pemerintah Kabupaten Inhil, Selasa (23/2).
Baca Juga:
Wakil Ketua I DPRD Inhil, Dr Ferryandi, ST MM dihadapan Asisten I Pemkab Inhil, H Afrizal, Kabag Hukum Marta Hariyadi, Kabag Pemerintahan Yun Hawarius, perwakilan Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan tegas meminta aparatur Pemerintah Kabupaten Inhil yang terkait pemerintahan desa untuk secepatnya menuntaskan beberapa regulasi untuk pemerintahan desa.
"Agar pembangunan desa cepat berjalan, kita minta pemerintah daerah secepatnya menuntaskan beberapa regulasi terkait pemerintahan desa, lebih khusus lagi regulasi pengelolaan keuangan desa, " tegas Ferryandi yang saat ini menjabat Ketua DPRD Inhil.
Baca Juga:
Dari pantauan pada hearing tersebut, ada beberapa regulasi pemerintahan desa yang sejak tahun lalu tidak kunjung tuntas diterbitkan, diantaranya adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) desa, Perbup Penghasilan Tetap aparatur desa, Perbup Pengelolaan Keuangan desa, Perbup tentang Perlindungan Masyarakat desa (Linmas) serta Perbup Alokasi Dana Desa (ADD).
"Kita menyayangkan hingga hari ini alokasi dana masing masing desa belum jelas, kapan lagi dimulai pekerjaan pembangunan, sementara triwulan pertama sudah mau habis, " papar Ferryandi.
Menanggapi permintaan DPRD Inhil tersebut, Asisten I Pemkab Inhil, Afrizal berjanji akan segera menuntaskan semua regulasi terkait pemerintahan desa, paling lama bulan Maret.
"Kita akan upayakan bulan depan semua regulasi tersebut tuntas, " kata Afrizal. (Adv/zul)
Pekanbaru Polda Riau memperketat pengawasan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memastikan kawasan yang tela
Lingkungan
INDRAGIRI HILIR,Tiga pria dewasa dikabarkan hilang dan hingga kini belum dapat dihubungi setelah pergi menggunakan pompong untuk berjualan c
Peristiwa
TEMBILAHAN Kebakaran lahan cukup luas terjadi di kawasan perkebunan Parit 18, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Artikel
Tembilahan Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, menerima kunjungan Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI di kediamannya, Kamis (27/8/20
Artikel
(Pesisirnews.com) TEMBILAHAN Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, turun langsung mendampingi sejumlah balita stunting dalam se
Artikel
Tembilahan, (27/8/2026) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stu
Artikel
PEKANBARU Jumlah titik panas (hotspot) di Provinsi Riau terus menunjukkan tren penurunan. Hingga Kamis (27/8), hotspot yang terpantau turu
Artikel
Kabupaten Bogor Indikasi korupsi dibalik pemotongan upah pungut pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jab
Hukrim
ROKAN HILIR Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Rokan Hilir, Kamis (27/8/2026). Dalam kunjungan t
Lingkungan
Tembilahan Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi jajaran PT Taspen (Persero) Kantor Caba
Artikel