Bawaslu Temukan Adanya Pencatutan Nama dan NIK dalam Sipol

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan banyak administrasi parpol yang tidak sinkron. Ketidaksinkronan itu antara data Sipol, dan berkas yang diunggah.

Diduga terjadi pencatutan nama,dan atau NIK masyarakat serta pengawas Pemilu. Mereka dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol.

Seperti dilansir dari rilis resmi Bawaslu, KPU, dan parpol telah dikirimi surat terkait hal itu. Perintahnya segera mengoreksi nama-nama yang diduga hasil pencatutan itu.

Baca Juga:

• Bawaslu Kota Banjar Melaunching Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024, Tiga Isu Kerawanan Bisa Terjadi Di Pilkada 2024
• Bawaslu Berharap Tokoh Lintas Iman Satu Persepsi dalam Menangkal Politisasi SARA

Bawaslu menemukan tiga hal yang tidak sinkron. Berikut perinciannya:

- Perbedaan nama atau jabatan pengurus antara yang tercantum di dalam SK kepengurusan dengan kolom isian Sipol.

Baca Juga:

• Agar Miliki Data Pemilih yang Sama, Bawaslu Surati KPU dan Mendagri
• Bawaslu Kabupaten Bandung Ingatkan NasDem Kedatangan Anies Baswedan Tak Boleh jadi Ajang Kampanye

- Perbedaan data kepengurusan tingkat provinsi antara berkas yang diunggah di Sipol, dengan SK yang disahkan Menteri Hukum dan HAM.

- Dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan syarat diminta. Misalnya parpol mengunggah berkas SK pengesahan Menkumham tentang AD/ART partai di kolom berkas akta notaris parpol.

“Agar KPU melakukan pencermatan atas data-data di kolom Sipol dan berkas yang diunggah. Pencermatan penting karena berimplikasi terhadap keabsahan hasil verifikasi administrasi sebagai syarat calon peserta Pemilu 2024,” begitu rilis dari Bawaslu, Sabtu.

[br]

Soal dugaan pencatutan ini, Bawaslu hingga 23 Agustus 2022, mencatat ada 121 laporan masyarakat. Mereka mengaku nama, dan NIK dicatut parpol untuk dimasukkan ke dalam Sipol.

Untuk pencatutan pengawas Pemilu, ada 282 laporan. Mereka lapor karena namanya masuk dalam Sipol, sebagai anggota atau pengurus parpol.

“Terdapat 30 parpol yang dilaporkan melakukan pencatutan. Laporannya adalah nama yang dicatut sebagai pengurus atau anggota parpol, dan dimasukkan ke dalam Sipol,” demikian rilis dari Bawaslu itu mengungkapkan.* (PNC/KBRN)

Bawaslu Kota Banjar Melaunching Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024, Tiga Isu Kerawanan Bisa Terjadi Di Pilkada 2024

Bawaslu Berharap Tokoh Lintas Iman Satu Persepsi dalam Menangkal Politisasi SARA

Agar Miliki Data Pemilih yang Sama, Bawaslu Surati KPU dan Mendagri

Bawaslu Kabupaten Bandung Ingatkan NasDem Kedatangan Anies Baswedan Tak Boleh jadi Ajang Kampanye

Politisi Milenial Lintas Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

Parpol Ini Inginkan Anak Muda Milenial Melek Politik