Jumat, 28 Agustus 2026 WIB

Susilo Bambang Yudhoyono Dinilai Kwatir Telagram Kapolri Soal Pidana Penghina Presiden Bisa Digunakan dan Dipolitisasi Untuk Menggebuk Lawan-Lawan Politik

Haikal - Jumat, 10 April 2020 17:29 WIB
690 view
Susilo Bambang Yudhoyono Dinilai Kwatir Telagram Kapolri Soal Pidana Penghina Presiden Bisa Digunakan dan Dipolitisasi Untuk Menggebuk Lawan-Lawan Politik
AHY, SBY dan Hinca Panjaitan. Foto net
JAKARTA,PESISIRNEWS.COM - Desakan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono agar Kapolri Jendral Idham Aziz merevisi Surat Telegram(TR) yang akan menghina presiden dan pejabat Negara,Suatu Kewajaran kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane.


Dilansir dari pojoksatu, Sebab SBY sebagai mantan Presiden melihat bahwa TR Kapolri Jenderal Idham Azis bisa dipolitisasi untuk menjadi alat penggebuk musuh-musuh politik Presiden Joko Widodo yang berkuasa," kata Neta, Jumat (10/4).


Sebagai mantan presiden dua periode, sambung Neta, SBY sudah pasti mengukur seperti apa sebuah produk kekuasaan bisa digunakan dan dipolitisasi untuk menggebuk lawan-lawan politik.

Kapolri sebelumnya mengeluarkan TR Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan Covid-19, TR yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo itu disebutkan Polri bisa memeriksa pihak-pihak yang menghina presiden dan pejabat negara.

IPW khawatir, TR Kapolri itu bisa menjadi "ketentuan karet" yang sangat lentur untuk dijadikan alat kekuasaan. Sebab, batasan penghinaan presiden itu tidak dijelaskan, sehigga seseorang yang mengkritik Presiden Jokowi bisa saja langsung "digebuk" oleh TR tersebut.

"Sepertinya, sebagai Presiden yang pernah berkuasa selama dua periode, SBY mengkhawatirkan hal ini terjadi," pungkas Neta.

Kapolri Jenderal Idham Azis sebelumnya mengatakan, proses penegakan hukum memang tidak untuk memuaskan semua orang. Artinya kalau ada yang tidak suka ada mekanisme tersendiri yang harus ditempuh, misalnya praperadilan.
[ADNOW]
"Pro kontra itu hal yang biasa. Para tersangka juga punya hak untuk mempraperadilan kan Polri," ujar Idham pada Selasa lalu (7/4).

Kapolri mengeluarkan sejumlah TR tentang upaya penegakan hukum selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.(***).


SHARE:
Tags
Virus Corona
beritaTerkait
Ini Daftar Hari Libur Keagamaan yang Digeser Pemerintah karena Pandemi Virus Corona

Ini Daftar Hari Libur Keagamaan yang Digeser Pemerintah karena Pandemi Virus Corona

Penting Diketahui: Mengenal Semua Jenis Varian Baru Virus Corona

Penting Diketahui: Mengenal Semua Jenis Varian Baru Virus Corona

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor,Ini Kata Kementerian Kominfo

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor,Ini Kata Kementerian Kominfo

Kominfo: Aplikasi PeduliLindungi Diunduh 32,8 Juta Orang, Bantu Tracing Penularan Virus Corona

Kominfo: Aplikasi PeduliLindungi Diunduh 32,8 Juta Orang, Bantu Tracing Penularan Virus Corona

Prof. Nila F. Moeloek: Waspada Virus Corona Varian Delta yang Banyak Menyerang Anak-anak

Prof. Nila F. Moeloek: Waspada Virus Corona Varian Delta yang Banyak Menyerang Anak-anak

17 Orang Terjaring Razia Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Oleh Tim Satgas Covid 19 Inhil,Ini Sanksinya.

17 Orang Terjaring Razia Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Oleh Tim Satgas Covid 19 Inhil,Ini Sanksinya.

komentar
beritaTerbaru