Ancaman Amin Rais Untuk Menjewer Muhammadia Melanggar Khittah

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menyayangkan sikap Penasihat PP Muhammadiyah Amien Rais yang meminta seluruh kader organisasi tersebut untuk memihak ke salah satu pasangan capres.

Arsul menyatakan ucapan Amien kepada kader Muhammadiyah itu akan merusak tradisi politik yang telah dibangun. Pasalnya, Muhammadiyah sejatinya sudah bersikap untuk tidak memihak pada salah satu paslon dan membebaskan kadernya untuk memilih di Pilpres 2019.

Baca Juga:

• Perkuat Penegakan Hukum dan Penertiban Aset Daerah, Bupati Herman Gandeng Kejari Inhil
• Pemuda Inhil Raih Juara Internasional PAN-SEA AI Developer Challenge 2025

"Jangan karena demi kepentingan sesaat Pilpres, sekali lagi baik kepentingan pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin atau Pak Prabowo-Sandi kemudian Muhammadiyah nya terdegradasi, jangan ya," kata Arsul, Rabu (21/11/2018).

Menurutnya, apa yang dilakukan Amien itu akan menurunkan level high politicsMuhammadiyah, yaitu politik kebangsaan Muhammadiyah menjadi level politik praktis.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini, pimpin apel Hari Otonomi Daerah ke 29 Tahun 2025,.
• Diesnatalis FKMTSI Wilayah II Riau-Kepri Resmi Dibuka, Teknik Sipil Diharapkan Jadi Motor Pembangunan Negeri

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah 1971 di Makassar.

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Najih Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya mengatakan khittah yang dimaksud adalah organisasi tersebut tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.

Sikap tersebut, lanjut dia, kemudian ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar. Dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

"Di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah," kata Najih.

Sebelumnya, Amien Rais mengaku akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir jika lembaganya tak bersikap pada Pilpres 2019. "Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres. Kalau sampai seperti itu akan saya jewer," ujarnya di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11/2018).

Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader terhadap siapa suaranya akan diberikan sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.(solopos)