Wakil Ketua DPR: UU Desa Merupakan Jalan Kebangkitan Desa

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan "jalan kebangkitan" bagi desa-desa di Indonesia.

"UU Desa telah mendapatkan kewenangan mengatur dirinya sendiri berdasarkan asas subsidiaritas yang dijalankan dalam kerangka asas permusyawaratan dalam sistem pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel," kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Muhaimin mengatakan hal itu saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bersama kepala desa se-Jawa Timur di Hotel Mercure Madiun, Jawa Timur, Minggu (13/11).

Baca Juga:

• Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil
• Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Menurut dia, saat ini keberadaan desa di Indonesia sudah mendapatkan penghormatan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Dia juga mendorong Pemerintah memberikan kebijakan monumental dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

"Kebijakan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga desa, mengatasi kesenjangan, serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa," tambahnya.

Baca Juga:

• H M Yusuf Said Anggota Komisi III DPRD Inhil Menghadiri Rakor Koperasi Merah Putih
• Anggota Komisi I DPRD Inhil Hadiri HUT KNPI Ke 53

UU Desa, tambahnya, melingkupi aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pengembangan masyarakat desa. Sehingga, lanjutnya, dana desa adalah kekuatan utama UU Desa; dan bagi Pemerintah, regulasi itu digunakan sebagai alat pembagi kewenangan pelaksanaan pembangunan di level desa.

"Sedangkan untuk desa, dana tersebut menjadi kekuatan memaksimalkan berbagai potensi agar tereksplorasi secara optimal sebagai jalan percepatan pencapaian tujuan pembangunan," ujarnya.

[br]

Muhaimin juga menilai UU Desa memberi kewenangan besar kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dia memahami bahwa tugas yang diemban kepala desa sangat berat, mulai dari permasalahan pasangan suami istri, ternak warga yang hilang, sampai kepada kebijakan-kebijakan strategis di desa.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Staf Khusus Mendes PDTT Ahmad Iman, kepala desa se-Jatim, serta para tenaga pendamping desa. (PNC/ANT)

Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil

Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

H M Yusuf Said Anggota Komisi III DPRD Inhil Menghadiri Rakor Koperasi Merah Putih

Anggota Komisi I DPRD Inhil Hadiri HUT KNPI Ke 53

Ir H AMD Junaidi Wakil Ketua I DPRD Inhil Saat Menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI

Wakil Ketua I DPRD Inhil AMD Junaidi Hadiri Pisah Sambut Kapolres Inhil