Minggu, 26 Juli 2026 WIB

Serapan APBD Rendah, Dewan: Satuan Kerja Terlalu Banyak Alasan

- Jumat, 18 September 2015 17:28 WIB
706 view
Serapan APBD Rendah, Dewan: Satuan Kerja Terlalu Banyak Alasan
Ilustrasi.
TEMBILAHAN, PESISIRNEWS.COM - Progres penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 khususnya pada Dinas Perkebunan masih sangat rendah, yakni masih berkisaran angka 10 persen.

Kondisi tersebut menurut Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan adalah wujud dari ketidakmampuan satuan kerja terkait melaksanakan kegiatan.

"Satuan Kerja Perkebunan ini terlalu banyak alasan, hingga yang disalahkan adalah adanya selisih pendapat tentang tugas dan pungsi (tupoksi) antara Dinas Perkebunan dengan Dinas Bina Marga dan SDA," ungkap Edy Gunawan kecewa, kemarin.

Untuk diketahui, Dinas Perkebunan berpendapat untuk pembangunan trio tata air seperti pembangunan tanggul, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan SDA sebagaimana yang dilaksanakan di kabupaten lain.

"Memang kalau di daerah lain untuk trio tata air di tangani oleh dinas lain, bukan dinas perkebunan. Namun untuk Inhil selama ini, semua itu sudah diembankan kepada Disbun, dan itu semua sesuai SOTK kita, jadi ada aturannya dan bukan dibuat-buat," kata Edy Gunawan lagi.

Jelas Edy, jika memang Disbun Inhil tidak sanggup, seharusnya sejak awal usulkan supaya ada perombakan, jangan setelah diberikan tugas dan sudah jalan dua tahun baru bilang tidak sanggup.

"Masyarakat sudah sangat dirugikan akibat dinas yang satu ini," tukas Edy yang senang dengan panggilan Asun ini. (zul)

SHARE:
Tags
beritaTerkait
Defisit APBD Riau Mencuat, Projo Riau Desak SF Harianto Jangan Kambing Hitamkan MBG
Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib
BKAD Inhil Jelaskan Tahapan Penyusunan APBD 2026, Rincian Anggaran OPD Masih dalam Proses Finalisasi
APBD 2026 Inhil Terancam Telambat, Apa Akibatnya? Begini Pandangan Akademisi
KUA-PPAS APBD 2026 Terlambat, DPRD Inhil; Persoalan Rakyat Tidak Bisa Main Cepat Membahasnya, Rakyat Harus Diutamakan
APBD Inhil 2026 Terancam Molor, Risiko Transaksional dan Tidak Pro Rakyat
komentar
beritaTerbaru