Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin Minta Pemerintah Perkuat Keamanan Bawah Laut

JAKARTA, Pesisirnews.com - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah, khususnya TNI Angkatan Laut (AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperkuat keamanan bawah laut Indonesia.

Dilansir dari laman DPR.GO.ID, Selasa (5/1/2021), Azis menyampaikan hal itu setelah ditemukan drone pengintai berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor serta transmiter jarak jauh, yang diduga milik Cina di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

“Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, hal seperti ini perlu ditangani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra-surveillance," kata Azis dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.

Baca Juga:

• Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*
• Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*

Azis mengatakan, keamanan bawah laut Indonesia menjadi tantangan serius yang wajib diatasi pemerintah, sehingga modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat. “Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara,” ujarnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menambahkan, kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan sehingga sangat disesalkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi dan itu merupakan tindakan ilegal.

Baca Juga:

• Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*
• Puluhan Guru Bantu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Adukan Nasibnya ke DPRD Inhil

Azis juga meminta Kementerian Luar Negeri tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada Cina.

“Kementerian Luar Negeri juga dapat melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Panglima TNI untuk mengambil langkah apa saja dalam menyikapi permasalahan ini," ucapnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai Panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca-lolosnya drone pengintai yang diduga milik asing. Menurutnya, jangan sampai drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia.

Sumber: (DPR.GO.ID)

Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*

Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*

Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO*

Puluhan Guru Bantu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Adukan Nasibnya ke DPRD Inhil

Bupati Inhil, Herman Hadiri Paripurna DPRD, APBD Inhil 2026 Resmi Disahkan

Hindari Zona Abu-Abu Penerapan Hukum Pasca KUHP Baru, Mafirion: Perlu Penjelasan Komprehensif