Muridi menyayangkan terjadinya keributan di lingkungan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga etika, komunikasi politik, dan penyelesaian perbedaan secara demokratis.
"Ini sangat disayangkan. Gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat para wakil rakyat menyampaikan aspirasi dan mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Bukan tempat mempertontonkan tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi," tegas Muridi.
Baca Juga:
Ia meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan internal guna mengetahui akar persoalan yang menyebabkan kericuhan tersebut.
Tak hanya itu, Muridi juga mendesak Polda Riau melakukan penyelidikan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.
Baca Juga:
"Kami meminta BK DPRD Riau dan Polda Riau tidak tinggal diam. Peristiwa ini harus diusut secara profesional, transparan, dan objektif. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah rakyat," katanya.
Kericuhan terjadi saat rapat Banggar DPRD Provinsi Riau bersama TAPD Pemerintah Provinsi Riau berlangsung di Ruang Medium DPRD Riau, Pekanbaru.
Video yang merekam kejadian tersebut beredar luas di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang terlibat ketegangan hingga terjadi aksi saling dorong dan dugaan adu fisik.
Informasi awal menyebutkan keributan diduga bermula dari perselisihan antara Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Pariaman Ihwan, dengan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet.
Ketegangan disebut kembali memanas setelah rapat berakhir sekitar pukul 14.30 WIB. Sejumlah pihak kemudian terlibat keributan di area Gedung DPRD Riau.
Dalam insiden tersebut, seorang pria dilaporkan terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah diduga terkena pukulan. Belum ada informasi resmi mengenai identitas maupun kondisi terkini pria tersebut.
Keributan akhirnya berhasil dihentikan setelah sejumlah anggota DPRD yang berada di lokasi bersama petugas pengamanan berupaya melerai pihak-pihak yang terlibat.
Hingga kini, DPRD Provinsi Riau maupun pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti insiden tersebut.
PW-IWO Riau menilai kejadian ini menjadi evaluasi penting bagi seluruh pihak agar menjaga kehormatan lembaga publik dan mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang sesuai aturan.
Pelalawan Polres Pelalawan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Suaka Mar
Lingkungan
Johor Bahru Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memaparkan perkembangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta upaya terpadu penangana
Artikel
(Pesisirnews.com) TEMBILAHAN Plh Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, sambut kedatangan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso S
Artikel
Siak Polda Riau memanfaatkan teknologi drone untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Drone tak hanya digunaka
Artikel
TEMBILAHANTim gabungan mengerahkan alat berat ekskavator Komatsu PC200 ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Parit 18, Keluraha
Lingkungan
Tembilahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membu
Lingkungan
Siak Tim gabungan kembali melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Ka
Lingkungan
Siak Tim gabungan kembali melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Ka
Lingkungan
Siak Polda Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul munculnya hotspot dalam jumlah cukup tin
Lingkungan
PEKANBARU Viral di media sosial berujung ke ranah hukum. Polres Kuantan Singingi (Kuansing) menetapkan PS sebagai tersangka dalam perkara
Hukrim