BENGKALIS, PESISIRNEWS.com -Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi terhadap kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi di PT Bumi Laksaman Jaya (BLJ), Kamis (11/12). Selain memeriksa dokumen, BPKP juga mengklarisifikasi (meminta keterangan) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Burhanuddin dan mantan Kepala Bidang Perekonomian Bapeda Bengkalis, Tarmizi.
Sekda keluar dari kantor kejaksaan memakai baju batik bersama ajudannya sekitar pukul 13.40 wib dan terburu-buru masuk kedalam mobil inova hitam plat merah BM 18 D yang sudah ditunggu oleh supirnya. Melihat wartawan yang sedang berkumpul di kantin kejaksaan mobil yang ditumpangi Sekda langsung tancap gas. Sementara Tarmizi ketika dikonfirmasi membenarkan ia diperiksa BPKP bersama Sekda terkait penyidikan dugaan korupsi di PT BLJ.
Menurutnya, ia dimintai klarifikasi selaku mantan Kabid Perekonomian Bapeda Bengkalis tahun 2011 lalu. Saat ini Tarmizi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
"Saya tak ingat lagi bagaimana prosesnya karena banyak SKPD yang juga berada dibawah saya waktu menjabat Kabid Perekonomian Bapeda Bengkalis," kata Tarmizi lesu.
Seperti diberitakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke Badan Usaha Mmilik Daerah (BUMD), PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp300 miliar tahun 2012 semakin menunjukan titik terang. Dalam audiensi dengan para mahasiswa, pemuda dan wartawan di kota Bengkalis bulan lalu di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Mukhlis SH, MH menyebutkan kerugian negara dari total penyertaan modal tersebut mencapai Rp 250 miliar serta adanya 165 aliran dana ke berbagai pihak.
Kajari Mukhlis ketika itu dalam paparannya didampingi Kasi Pidsus Kejari Yanuar Rheza Mohammad mengatakan, Kejari Bengkalis terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal yang sangat fantastis tersebut termasuk kemana saja dana yang bersumber dari APBD Bengkalis itu dialirkan.
Dari data sementara yang berhasil dikumpulkan Kejari Bengkalis dari 165 rekening baik dari PT BLJ langsung maupun dari dua anak perusahaannya, PT Sumatera Timur Energi dan PT Riau Energi Tiga, nominalnya mulai dari jutaan rupiah sampai dengan miliaran baik dalam bentuk investasi, beban operasional.
"Dari laporan data PPATK kita menemukan adanya aliran dana ke berbagai perusahaan. Mulai dari anak perusahaan PT BLJ sendiri sampai dengan kesejumlah perusahaan yang menjadi mitra kerja perusahaan tersebut. Adapun taksiran sementara kerugian negara dalam penyertaan modal Pemkab Bengkalis itu mencapai Rp 250 miliar dari total dana yang dikucurkan Pemkab Bengkalis Rp 300 miliar. Kami dari Kejari tidak main-main dalam menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi yang luar biasa nilainya tersebut," kata Mukhlis mengurai soal kasus penyertaan modal Pemkab Bengkalis itu.
Diuraikannya, transaksi aliran dana diperuntukan buat berbagai kegiatan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik yaitu PLTGU di kecamatan Pinggir dan PLTU di Kecamatan Bukit Batu.
Misalnya menyertakan modal kerja pada perusahaan motor gede di Jawa Barat kemudian investasi pada sektor property, minyak dan gas (migas) serta sejumlah sektor lain yang diduga menyimpang dari Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal itu sendiri.Pihak penyidik Kejari masih terus menelusuri kemana saja aliran dana itu diperuntukan oleh manajemen PT BLJ.
Parahnya lagi sambung Kajari, juga ada bukti pembelian tanah yang masuk dalam kategori tanah bodong seluas 1 hektar di Kabupaten Pandeglang Jawa Barat. Kemudian, ada salah satu saksi kunci dari Bogor Suhernawati yang ditahan di Poltabes Bogor dalam perkara penipuan.
"Tidak etis saya memaparkan secara detail kemana saja transaksi serta aliran dana digelontorkan oleh manajemen PT BLJ. Bahkan diduga dari anak perusahaan PT BLJ, dana mengalir kesalah satu perusahaan di Jawa Timur. Jadi dana penyertaan modal itu sudah berserakan kemana-mana, itulah yang akan kami tuntaskan," janji Mukhlis.(yee)
