APBD 2016 Sebesar Rp 1 Triliun Lebih Sudah Bisa Digunakan

PESISIRNEWS.COM, DUMAI – Pj Walikota Dumai Drs Arlizman Agus menyebutkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dumai 2016 sebesar Rp 1,078 Triliun sudah bisa digunakan.

“APBD Dumai 2016 sebesar Rp 1,078 Triliun saat ini sudah bisa digunakan,” ungkap Pj Walikota Dumai usai memimpin rakor penanggulangan bencana kabut asap akibat karhutla di gedung media center Jalan Putri Tujuh Dumai, Kamis (11/2/2016) kemarin.

Menurut Arlizman, tidak ada perubahan mata anggaran, selesai diverifikasi, 25 Januari 2016 APBD Dumai diteken Plt gubernur Riau, dengan begitu APBD Dumai 2016 saat ini sudah bisa digunakan untuk membiayai kegiatan di masing-masing SKPD seperti untuk gaji pegawai, kegiatan belanja dan operasional.

Selain itu, masing-masing SKPD sudah bisa membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sehingga kegiatan dimasing-masing Satker dapat berjalan tepat waktu.

“Kepada seluruh kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Dumai agar menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur serta memperhatikan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” pesannya.

Diberitakan sebelumnya, APBD Dumai 2016 disahkan sebesar Rp 1.078 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp 175 Milyar, dana perimbangan sebesar Rp 786 Milyar, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 115 Milyar.

Sedangkan belanja daerah sebesar Rp 1.089 Milyar terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 532 Milyar atau 48,87 persen dari belanja daerah yang dikelompokkan kedalam belanja pegawai sebesar Rp 524 Milyar, belanja hibah sebesar Rp 3,5 Milyar, belanja bantuan sosial sebesar Rp 1 Milyar lebih.

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan desa sebesar Rp 2 Milyar serta belanja tidak terduga sebesar Rp 500 Juta, dan belanja langsung sebesar Rp 556 Milyar atau 51,13 persen dari belanja daerah. (dcp)


Ikuti perkembangan berita ini. Silahkan Klik DISINI / DISINI

Guna Memastikan Keamanan dan Kenyamaan Jemaah Haji,Bupati Inhil Herman Mengecek Armada Fery

Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib

BKAD Inhil Jelaskan Tahapan Penyusunan APBD 2026, Rincian Anggaran OPD Masih dalam Proses Finalisasi

APBD 2026 Inhil Terancam Telambat, Apa Akibatnya? Begini Pandangan Akademisi

KUA-PPAS APBD 2026 Terlambat, DPRD Inhil; Persoalan Rakyat Tidak Bisa Main Cepat Membahasnya, Rakyat Harus Diutamakan

APBD Inhil 2026 Terancam Molor, Risiko Transaksional dan Tidak Pro Rakyat