Dermaga Apung yang Dibangun Pemko Dikritik DPRD Pekanbaru

PEKANBARU - Kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru, mengkritisi kabar telah dibangunnya 6 unit dermaga apung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang menelan anggaran yang cukup besar.

Saat ini proses pembangunannya sudah selesai, namun belum difungsikan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengaku akan menggunakan dermaga apung tersebut sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang yang menaiki bus air. Akan tetapi pada kenyataannya bus air belum juga berfungsi hingga sekarang.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Puji Daryanto menyesalkan pembuatan dermaga yang menelan anggaran hampir Rp1 miliar tersebut, pasalnya peruntukkan dermaga ini belum bisa dilaksanakan.

"Ini merupakan kesalahan dari SKPD terkait, bagaimana tidak, apabila telah dimiliki anggaran untuk mengoperasionalkan bus air tentu akan membutuhkan dermaga, tapi diketahui bahwa terjadi rasionalisasi anggaran. Artinya pemerintah kota belum mampu untuk megoperasikan bus air tersebut," ungkap Ir Puji Daryanto, Rabu (26/4/2017), dikutip halloriau.com.

Dalam pengoperasian, lanjut Puji, bus air tentu ada biaya bahan bakar, biaya gaji baik kapten maupun abk bus air. Tentu ini sia-sia, seharusnya OPD lebih mementingkan kepada hal-hal yang lebih prioritas dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk itu, Politisi PAN ini meminta Dinas Perhubungan kota Pekanbaru untuk melakukan evaluasi. Karena dermaga bus air telah dibangun maka operasionalkan bus air harus dilaksanakan.

"Jangan sampai dermaga ini dibagun menjadi sia-sia. Peruntukkan dermaga sesuai fungsinya," tutup Puji.

DPRD Pekanbaru Menilai Harus Ada Evaluasi Sekolah yang Belum Berprestasi

Pasar Cikpuan Masih Terbengkalai, DPRD Minta Pemprov Riau Bantu Pemko Pekanbaru

Komisi IV Ingatkan Pemko Pekanbaru Serius Tanggapi Keluhan Warga Soal Jalan Rusak

DPRD Pekanbaru Revisi Perda Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

DPRD Kecam Tarif Parkir Motor Rp2000 di Belakang MP dan Depan Hotel Grand Zuri Pekanbaru

Pj Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPj Tahun 2016 dalam Paripurna DPRD