DPRD Kecam Tarif Parkir Motor Rp2000 di Belakang MP dan Depan Hotel Grand Zuri Pekanbaru

PEKANBARU - Pengendara sepeda motor Robi (25) mengaku kaget dengan tarif parkir yang diterapkan oleh juru parkir (Jukir) yang berada di Jalan Teuku Umar tepat di belakang Mal Pekanbaru dan depan Hotel Grand Zuri. Saat mengeluarkan uang parkir Rp1000 juri parkir menolaknya. Dan jukir mengatakan biaya parkir sebesar Rp2000 untuk satu kali parkir.

Sempat terjadi cekcok antara warga dan juru parkir mengenai tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Karena tak ingin ribut lama, Robi memutuskan membayar tarif parkir yang diminta oleh Jukir itu.

"Biasanya parkir sepeda motor cuma Rp1000, dari mana pula tarif parkir sudah Rp2000. Saya minta karcisnya, petugas parkir itu beralasan kalau karcis habis," ucap Robi, kepada wartawan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zulfan Hafiz saat ditemui di DPRD Pekanbaru mengatakan, sampai hari ini tarif retribusi parkir jalan umum masih berlaku sama. Dimana, kendaraan roda dua Rp1000 dan kendaraan roda empat Rp2000.

"Saya menghimbau masyarakat jangan mau membayar tarif parkir melebihi ketentuan yang telah ditetapkan," ucap Zulfan.

Dikatakannya lagi, persoalan retribusi parkir di tepi jalan umum hingga saat ini masih terjadi banyak kelemahan. Menurutnya, sistem yang diapakai saat ini masih menggunakan sistem Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dihitung berdasarkan titik yang dikelola oleh masing-masing koordinator.

"Kalau juru parkir tidak memberikan karcis parkir jangan dibayarkan. Karena di situlah pendataan dilakukan. Berapa retribusi parkir di tepi jalan umum yang masuk. Kita minta Dishub pantau koordinator masing-masing parkir. Jangan mau kita diatur sama mereka (jukir,red)," tegasnya. (rik)

DPRD Pekanbaru Menilai Harus Ada Evaluasi Sekolah yang Belum Berprestasi

Pasar Cikpuan Masih Terbengkalai, DPRD Minta Pemprov Riau Bantu Pemko Pekanbaru

Komisi IV Ingatkan Pemko Pekanbaru Serius Tanggapi Keluhan Warga Soal Jalan Rusak

Dermaga Apung yang Dibangun Pemko Dikritik DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Revisi Perda Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Pj Walikota Pekanbaru Sampaikan LKPj Tahun 2016 dalam Paripurna DPRD