Proyek Multiyears Pemko Pekanbaru Terancam Tunda Bayar

PESISIRNEWS.COM, PEKANBARU - Pemko Pekanbaru saat ini tengah melaksanakan beberapa proyek dengan anggaran tahun jamak. Namun pada tahun ini terancam ditunda pembayarannya.

Hal ini dikarenakan terjadinya rasionalisasi anggaran yang dialami Pemko Pekanbaru. Maka mulai berdampak pada pembayaran sejumlah proyek multiyears yang kegiatannya sudah berlangsung di lapangan.

Pemko Pekanbaru merencanakan penundaan pembayaran untuk beberapa kegiatan tersebut. Adapun beberapa proyek multiyears Pemko Pekanbaru adalah pembangunan RSUD Kelas C Pekanbaru, pembangunan SMP Madani dan SMK Teknologi serta Pembangunan komplek perkantoran terpadu di Tenayan Raya.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Pekanbaru, Firman Eka Putra, mengungkapkan, akibat rasionalisasi anggaran yang dialami Pemko saat ini, akan ada sejumlah proyek multiyears yang bakal "tunda bayar".

"Untuk proyeknya belum bisa dirinci karena belum diputuskan, mana-mana saja yang akan ditunda pembayarannya. Yang jelas untuk Rumah Sakit akan tetap kita upayakan dibayar 100 persen," ungkap Eka usai mengikuti rapat tertutup yang digelar BPKAD dengan SKPD terkait, Kamis (2/6/2016) di ruang rapat Walikota.

Eka berharap, rencana penundaan pembayaran proyek ini tidak akan berpengaruh pada target pelaksanaan proyek multiyear di lapangan. "Yang jelas, dalam waktu dekat kita akan menggelar pertemuan dengan para kontraktor pelaksana proyek multiyears. Paling tidak, mereka bisa paham mengenai kondisi keuangan Pemko yang diluar prediksi kita," katanya lagi.

Ditambahkan Eka, kemungkinan nanti akan ada perubahan isi perjanjian kerjasama dengan para kontraktor pelaksana. "Kondisi penundaan bayar ini bukan karena kelalaian kita, namun begitu kenyataannya. Makanya perlu dibicarakan dengan kontraktor pelaksana," tutupnya. (syi)

Marak Dugaan Penyelewengan Anggaran di PLN, Modus Marathon Hingga Sewa Pembangkit*

Bupati Herman Tekankan Efisiensi dan Transparansi Anggaran dalam Rapat Evaluasi Bersama OPD

Proyek Jalan Pulau Kijang-Sanglar 2023 Bermasalah, 5 Saksi Diperiksa Kejaksaan Inhil

Pemerintah Efisiensi Anggaran, PLN Malah Terindikasi Boros Lewat Event Akbar PLN Corporate Communication Summit 2025

Adanya Oknum Penegak Hukum Calo Proyek Bukan Isu Baru,Menurut Praktisi Hukum = Sudah Menyalahi Wewenang

HN Manager SPBU "Terseret" Dalam Kasus Penyalagunaan Minyak Subsidi Di Inhil