PESISIRNEWS.COM, DUMAI - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar Sosialisasi Peraturan Walikota (Perwako) Dumai Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri SIpil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai.
Pada Kamis (25/2/2016), giliran Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Parbudpora) dan Badan Narkotika Kota (BNK) Dumai.
Kabid Pembinaan dan Kesejateraan Pegawai di BKD Dumai Ernita saat memarparkan Perwako No 41 Tahun 2015 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Dishub, Jalan HR Soebrantas menyampaikan bahwa, tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objectif lainnya, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Ia menjelaskan, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Sedangkan berdasarkan tempat bertugas yakni PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Kemudian berdasarkan kondisi kerja yakni PNS yang bekerja pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
"Untuk tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yakni tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. Lau berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yakni, penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai," jelasnya.
Ernita juga menerangkan, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ini diberikan kepada, jabatan strukturan dan golongan ruang PNS, jabatan pengawas dan kepala sekolah serta golongan ruang PNS bagi yang tidak memangku jabatan structural.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang memangku jabatan seperti, Polisi Pamong Praja, Polisi Kehutanan, Penguji Kendaraan Bermotor, Petugas Penanggulangan Bencana, Pekerja Radiasi, Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Aset Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus/ Penyimpan Barang, dan Pembantu Pengurus Barang.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada, Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Konsultan yang tidak memangku jabatan structural, Penata Anastesi, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah, Auditor dan Analis Kepegawaian.
Tambahan penghasilan bagi PNS diberikan berdasarkan criteria, tingkat disiplin PNS, CPNS daerah setiap bulan yang meliputi masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, menjalankan tugas setiap hari kerja dan menyelesaikan tugas setiap waktu yang ditentukan.
"Tingkat Disiplin PNS ini dibuktikan dengan Daftar Kehadiran PNS pada SKPD dan Buku Catatan Pribadi PNS," terang Ernita seraya menambahkan, tambahan penghasilan juga berdasarkan kriteria penilaian prestasi kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prilaku Kerja PNS/ CPNS daerah setiap bulan.
Kemudian, segala jenis tambahan penghasilan dapat dihentikan apabila PNS, diantaranya, menjalani tugas belajar, cuti diluar tangungan Negara, pindah ke instansi lain, dititipkan sementara pada instansi/unit kerja lain di luar wilayah daerah, berhenti sebagai PNS, diberhentikan dari jabatan negeri dan/atau jabatan organic, diberhentikan sementara dari jabatan negeri, menajalani masa bebas tugas/masa persiapan pension, berstatus sebagai penerima uang tunggu, berstatus tersangka dan terdakwa.
"Tingkat capaian penilaian prestasi kerja bulanan kurang dari 50 persen, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lima hari/lebih dalam satu bulan dan dijatuhi hukuman disiplin," tutupnya.
Tampak hadir mengikuti sosialisasi Perwako Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan, Sekretaris Dishub Erlina, Kabid Darat Renhard Ronald, Kabid Udara Irawan SUkma, Kabid Dal Ops Marjohan, Kabid Laut Mahadi, Kasubag Program Said Effendi dan jajaran PNS di lingkungan Dishub Dumai.
(dcp)
