Bupati Inhil Instruksikan BKPSDM Gesa Pendataaan Tenaga Honorer Guru, Medis dan Tenaga Teknis

TEMBILAHAN (Pesisirnews.com) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan menginstruksikan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar segera mendata dan mengusulkan pegawai honorer untuk menjadi prioritas sebagai tenaga ASN, yang saat ini menjadi polemik ditengah masyarakat.

Instruksi Bupati Inhil tersebut disampaikan oleh Kepala BKPSDM Inhil H. Fauzar yang akan menindaklanjuti perintah Bupati HM. Wardan, dan saat ini BKPSDM Inhil sedang melaksanakan pendataan pegawai non-ASN.

Langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Inhil agar segera menyelesaikan pendataan pegawai non ASN dan Bupati Indragiri Hilir juga akan memperjuangkan Nasib Pegawai non-ASN ke Pemerintah Pusat.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib
• Kabar Gembira, Bupati Inhil Instruksikan BKAD Cairkan Hak ASN, Guru Kontrak Provinsi dan Perangkat Desa

"Kita akan segera selesaikan pendataan dalam 1 minggu ini dan selanjutnya akan segera mengusulkan dan mencari solusi ke Kementerian PANRB RI,” ujar H. Fauzar kepada awak media, Jumat (1/07).

H. Fauzar menerangkan, Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN menjadi PNS maupun PPPK. Tentu, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Sambut Kedatangan Danrem 031/Wira Bima dan Ziarah ke Makam Tuan Guru Sapat
• Bupati H.M. Wardan Bersama Gubri H. Syamsuar Ziarah Ke Makam Tuan Guru Sapat

"Beberapa waktu lalu MenpanRB telah membuat edaran berdasarkan ketentuan bahwa per-November 2023 akan menghapuskan status pegawai non-ASN dan akan diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK, oleh karena itu Bupati berharap seluruh tenaga non-ASN kita bisa diprioritaskan,” lanjut Fauzar.

Fauzar menjelaskan, bagi yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan masih ada peluang melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan.

"Kita akan menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN terutama tenaga-tenaga guru, medis, damkar, BPBD dan tenaga teknis lainnya. Semoga yang sudah ada saat ini memenuhi syarat dan lulus di seleksi PNS maupun PPP,” pungkasnya. (PNC/rls)

Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib

Kabar Gembira, Bupati Inhil Instruksikan BKAD Cairkan Hak ASN, Guru Kontrak Provinsi dan Perangkat Desa

Bupati HM. Wardan Hadiri Pengukuhan Pengurus KTNA Inhil Periode 2023-2028

Bupati Inhil Instruksikan Kadisdik Segera Input Data Guru yang Belum ke DAPODIK

Bupati Inhil HM Wardan Terima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP Tahun 2023

Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Inhil 2024, Bupati Paparkan Program Prioritas