Bupati Paparkan Proyeksi Keuangan Kabupaten Inhil Tahun 2023 Sebesar Rp 1.953 Triliun

TEMBILAHAN, Pesisirnews.com - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan membuka secara langsung Forum Konsultasi Publik Rancangan awal rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 yang bertempat di Aula Kantor Bappeda Inhil, Kamis (17/3/2022)

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan DPRD Inhil, Sekda inhil, Kepala Bappeda, ketua TP PKK Inhil, unsur pemangku kepentingan, tokoh masyarakat serta diikuti secara virtual oleh kepala Litbang Provinsi Riau, Kepala Bappeda Kabupaten Inhu dan Tanjung Jabung Barat, camat serta kepala desa se-Kabupaten Inhil.

Dalam sambutannya Bupati Inhil HM. Wardan mengatakan, forum ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang transparan, reponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Bupati HM. Wardan Kukuhkan Pengurus Forum RT RW se-Kabupaten Inhil
• LPTQ Kabupaten Inhil Kembali Adakan TC Gelombang ke-2

Pada tahun 2023 ini memasuki tahun terakhir RPJMD, Bupati meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah agar mempedomani dokumen RPJMDyang telah dievaluasi oleh Gubernur Riau dan sudah ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2022, dan paling lambat 1 bulan setelah ditetapkannya peraturan daerah perubahan RPJMD ini harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang perubahan renstra perangkat daerah.

“Untuk itu agar Kepala OPD segera menyusun perubahan renstra dimaksud sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan selanjutnya dokumen perubahan RPJMD dan perubahan renstra sebagai pedoman penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah setiap tahunnya. Kedua dokumen tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD, sehingga program dan kegiatan harus selaras antara dokumen perencanaan dan penganggaran,” papar Bupati Inhil.

Baca Juga:

• Bupati HM. Wardan Harap Guru Penggerak Dapat Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Inhil
• Festival Pacu Sampan Leper, Kearifan Lokal dan Potensi Pariwisata Kabupaten Inhil

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2023 adalah penguatan sumber daya manusia dan optimalisasi pelayanan publik untuk mendukung daya saing ekonomi dalam menjaga marwah dan martabat Kabupaten Inhhil.

Sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Inhil tahun 2023 adalah tempat untuk menampung masukan dan saran dari masyarakat untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD, khususnya untuk penyempurnaan rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2023, sehingga arah pembangunan yang disepakati bersama dapat bermanfaat dan senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Inhil.

[br]

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Inhil tahun 2023 hanya sebesar Rp 1.953 triliun, sudah termasuk proyeksi dana alokasi khusus, dana blud rumah sakit dan puskesmas serta biaya operasional sekolah (Bos) yang penggunaannya tidak bisa digunakan oleh urusan lainnya, sehingga diperkirakan hanya mampu membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah.

Mengingat kecilnya porsi alokasi dana untuk mengakomodir usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam APBD Kabupaten Inhil, untuk itu perlunya mencari sumber-sumber pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah, terutama pajak bumi dan bangunan, karena dengan membayar pajak berarti masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Inhil.

HM. Wardan berharap pimpinan perangkat daerah dapat bekerja lebih keras lagi untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan lainnya, baik melalui APBN, DAK, tugas pembantuan, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan APBD provinsi yang dapat diupayakan melalui koordinasi yang intensif, sehingga sebagian kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui skema-skema tersebut. (PNC/Pop/rls)

Bupati HM. Wardan Kukuhkan Pengurus Forum RT RW se-Kabupaten Inhil

LPTQ Kabupaten Inhil Kembali Adakan TC Gelombang ke-2

Bupati HM. Wardan Harap Guru Penggerak Dapat Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Inhil

Festival Pacu Sampan Leper, Kearifan Lokal dan Potensi Pariwisata Kabupaten Inhil

Kelapa sebagai Bentuk Kearifan Lokal Bernilai Ekonomi di Kabupaten Inhil yang Harus Dipertahankan

Ketiga Kalinya Kabupaten Inhil Berhasil Meraih Penghargaan Anugerah Meritokrasi Kategori Baik