Maksud tulisan itu adalah himbauan sekaligus aturan bagi masyarakat yang ingin membeli minyak goreng, yang harus menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan bukti vaksin.
Nasional
Dalam keterangannya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa penimbun minyak goreng bisa terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 miliar.
Hukrim
Pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan minyak goreng secara holistik dari hulu dan hilir melalui Permendag Nomor 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.
Ekbis
Babinsa juga merupakan prajurit TNI yang berada paling depan di masyarakat, banyak cara yang dilakukan oleh seorang Babinsa agar selalu dekat dengan warga desa binaanya.
Daerah
Polsek Bagan Sinembah terus mendukung dan bersinergi melancarkan program pemerintah terkait vaksinasi Masal dengan memberikan minyak goreng gratis kepada masyarakat yang vaksin dosis 2 dan Lansia di seluruh Puskesmas di wilayah hukum Polsek Bagan Sinembah
Daerah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) membuka pendaftaran seleksi anggota Komnas HAM periode 2022-2027.Panitia seleksi (pansel) yang akan menyaring para calon anggota Komnas HAM pun telah dipilih.
Nasional
Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api (Senpi) yang dilakukan oleh personel, Kapolsek Bagan Sinembah Kompol Farris Nur Sanjaya SH SIK MH di dampingi Kanit Propam Polsek Bagan Sinembah Aiptu TD Simbolon melakukan pemeriksaan ter
Daerah
Polsek Bagan Sinembah lakukan sosialisasi terkait penerimaan anggota Polri untuk jenjang Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A. 2022, Jumat, (28/01/2022).
Daerah
Musibah kebakaran dialami oleh Camat Kuala Indragiri (Kuindra) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di mana Rumah Dinas (rumdis) yang ditempati camat hangus dilalap ‘si jago merah’ pada Jumat (21/1/2022) dini hari, sekitar Pukul 03.00 WIB.
Daerah
Pemerintah, Rabu (19/1) kemarin telah mulai memberlakukan kebijakan minyak goreng Rp 14.000 per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia.
Ekbis