Wujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan, Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempercepat penyelesaian penegasan batas daerah.
Nasional
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempercepat penyelesaian penegasan batas daerah.
Nasional
Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menduga praktik korupsi rentan terjadi jika kepala daerah dipilih DPRD, seperti diusulkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Politik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan poin-poin penting Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 821/5492/SJ tentang Persetujuan dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Se
Nasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ.
Nasional
Tak lama lagi sejumlah kepala daerah yang menjabat sebagai gubernur, walikota dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia akan habis masa jabatannya.
Politik
Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pengembangan olahan sorgum guna mewujudkan One Village One Product (OVOP).
Ekbis
Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Riau bekerjasama dengan Lanud RSN, Angkasa Pura dan KKP gelar vaksinasi Covid-19 di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (25/7/2022).
Daerah
Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan aset serta kekayaan milik daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) menggelar bimbingan teknis penaksir harga barang milik daerah yang bekerjasama sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lel
Daerah
Upaya membantu pemerintah daearah dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus dialkukan Kodim O314/Inhil dengan tetap membuka pos vaksinasi Tim Mobile di tempat keramayan dan pelabuhan pemberangkatan yang menggunakan spe
Daerah
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menuturkan sebaiknya pemerintah mengoptimalkan aparatur sipil negara (ASN) non TNI/Polri untuk menjadi penjabat (Pj) kepala daerah dibandingkan menetapkan perwira TNI/Polri menjadi Pj kepa
Politik