Pakar Otonomi Nilai Ada Kerentanan Praktik Korupsi jika Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menduga praktik korupsi rentan terjadi jika kepala daerah dipilih DPRD, seperti diusulkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

"Nanti dikhawatirkan dia bayar anggota dewannya, bayar mahar partai yang mengusung dia. Akhirnya kan keluar modal dan nanti dia mau kembalikan dengan cara korupsi," kata Djohermansyah dikutip Pro 3 RRI, Selasa (11/10/2022).

Menurut Djohermansyah, alasan untuk memilih kepala daerah oleh DPRD bukan karena persoalan korupsi. Hal itu karena praktik korupsi dalam pemilihan melalui DPRD juga bisa terjadi.

Baca Juga:

• Wakil Ketua II DPRD Inhil Asmadi SH Hadiri Tabliq Akbar Dalam Rangka Hari Santri 2026
• Wakil Bupati Yuliantini Hadiri Pelepasan Jenazah H. Andi Rusli, Antarkan Hingga ke Pemakaman di Keritang

"Karena akan ada beli suara dari anggota Dewan. Itu menjadi persoalan," ujarnya.

Djohermansyah memperkirakan saat ini belum ada DPRD yang betul-betul menjadi wakil rakyat sejati. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pembenahan di tingkat DPRD agar tidak terjadi praktik korupsi dalam pemilihan kepala daerah.

Baca Juga:

• DPRD Inhil Setujui Perubahan APBD 2026, Pemkab Sampaikan Pendapat Akhir Bupati
• HM Yusuf Siad Anggota Komisi II DPRD Inhil Dapat Amanah Membacakan Visi Dan Misi Pada Hari Jadi Provinsi Riau Ke 69

"DPRD harus betul-betul menjadi wakil rakyat sejati, enggak meras orang untuk mita duit yang memilih calon, itu yang menjadi tantangannya. Kita kan belum memiliki DPRD Seperti itu," ujarnya.

Meski demikian, kata dia, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan usulan menarik. Akan tetapi hal ini harus dikaji matang untuk pelaksanaannya.

"Kita harus kaji matang-matang, baik-baik dan perlu kajian kembali dengan sungguh-sungguh. Gagasan ini menarik pasca pemilu 2024," ucapnya.

[br]

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sedang mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Ia menyebut kedua lembaga sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tetapi melalui DPRD.

“Mengembalikan pemilihan melalui DPRD juga sebenarnya demokratis. Karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” tutur Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (11/10/2022). (PNC/KBRN)

Wakil Ketua II DPRD Inhil Asmadi SH Hadiri Tabliq Akbar Dalam Rangka Hari Santri 2026

Wakil Bupati Yuliantini Hadiri Pelepasan Jenazah H. Andi Rusli, Antarkan Hingga ke Pemakaman di Keritang

DPRD Inhil Setujui Perubahan APBD 2026, Pemkab Sampaikan Pendapat Akhir Bupati

HM Yusuf Siad Anggota Komisi II DPRD Inhil Dapat Amanah Membacakan Visi Dan Misi Pada Hari Jadi Provinsi Riau Ke 69

Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Sosialisasi Pembangunan Pasar Desa Sungai Gantang

Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil