Pakar Otonomi Nilai Ada Kerentanan Praktik Korupsi jika Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menduga praktik korupsi rentan terjadi jika kepala daerah dipilih DPRD, seperti diusulkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

"Nanti dikhawatirkan dia bayar anggota dewannya, bayar mahar partai yang mengusung dia. Akhirnya kan keluar modal dan nanti dia mau kembalikan dengan cara korupsi," kata Djohermansyah dikutip Pro 3 RRI, Selasa (11/10/2022).

Menurut Djohermansyah, alasan untuk memilih kepala daerah oleh DPRD bukan karena persoalan korupsi. Hal itu karena praktik korupsi dalam pemilihan melalui DPRD juga bisa terjadi.

Baca Juga:

• Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil
• Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

"Karena akan ada beli suara dari anggota Dewan. Itu menjadi persoalan," ujarnya.

Djohermansyah memperkirakan saat ini belum ada DPRD yang betul-betul menjadi wakil rakyat sejati. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pembenahan di tingkat DPRD agar tidak terjadi praktik korupsi dalam pemilihan kepala daerah.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Inhil Pimpin Rapat Rapat Paripurna Ke 11 Masa Persidangan VI Tahun 2026
• H M Yusuf Said Anggota Komisi III DPRD Inhil Menghadiri Rakor Koperasi Merah Putih

"DPRD harus betul-betul menjadi wakil rakyat sejati, enggak meras orang untuk mita duit yang memilih calon, itu yang menjadi tantangannya. Kita kan belum memiliki DPRD Seperti itu," ujarnya.

Meski demikian, kata dia, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan usulan menarik. Akan tetapi hal ini harus dikaji matang untuk pelaksanaannya.

"Kita harus kaji matang-matang, baik-baik dan perlu kajian kembali dengan sungguh-sungguh. Gagasan ini menarik pasca pemilu 2024," ucapnya.

[br]

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sedang mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Ia menyebut kedua lembaga sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tetapi melalui DPRD.

“Mengembalikan pemilihan melalui DPRD juga sebenarnya demokratis. Karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” tutur Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (11/10/2022). (PNC/KBRN)

Wakil Bupati sampaikan penjelasan Bupati terkait Ranperda administrasi pemerintahan desa dalam rapat paripurna DPRD Inhil

Bupati Herman: Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Ketua DPRD Inhil Pimpin Rapat Rapat Paripurna Ke 11 Masa Persidangan VI Tahun 2026

H M Yusuf Said Anggota Komisi III DPRD Inhil Menghadiri Rakor Koperasi Merah Putih

Anggota Komisi I DPRD Inhil Hadiri HUT KNPI Ke 53

Ir H AMD Junaidi Wakil Ketua I DPRD Inhil Saat Menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI